Follow
Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017.
Rincian ialah sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara. Rp 7 miliar untuk implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA).
Rp 5 miliar untuk dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional. Serta, Rp 7 miliar untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
"Mudah-mudahan usulan tambahan Rp 26 miliar untuk beberapa hal yang sifatnya urgent bisa didukung," ujar Menteri Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).
Selain usul penambahan, Menteri Bambang juga mengajukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 49 miliar. Menteri Bambang menjelaskan, penghematan PPN/Bappenas diutamakan pada perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim kegiatan, belanja operasional, perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja operasional dan non operasional lainnya.
"Dampaknya, kujungan-kunjungan pemantauan dan evaluasi ke daerah dikurangi. Kegiatan tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme monitoring secara on-line. Kegiatan rapat koordinasi internal maupun lintas K/L dikurangi," katanya.
Rapat koordinasi, lanjutnya, tetap dilakukan antara lain melalui pemanfaatan IT yang maksimal. Sementara belanja operasional seperti pemeliharaan gedung kantor berkurang dan diutamakan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.
Usulan ini disetujui oleh seluruh peserta rapat dan sudah diketok palu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca Selengkapnya
Bambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca Selengkapnya
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap sebanyak 38 kementerian dan lembaga menjadi prioritas pertama untuk dipindahkan ke IKN
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya