Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Cari Pimpinan dari Profesional

Merdeka.com - Pemerintah sedang mematangkan segala perencanaan Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota baru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan Profesional agar bisa lebih cepat," ujar Menko Luhut saat ditemui awak media usai melaksanakan, Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft PerPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Jumat (15/11).

Pemerintah, lanjutnya, sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun. "Dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021. Sehingga pembangunan nanti ditargetkan selama tiga tahun," ujar Menko Luhut.

Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, dia akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta," ujarnya.

Dia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibukota Negara, seperti misalnya, Daerah Otonominya itu nanti akan seperti apa, Daerah Istimewanya seperti apa, kemudian Distrik atau Pusat Pemerintahnya akan seperti apa.

"Nanti fungsi Ibu Kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu Kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya Kementerian atau Lembaga Negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, maka semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua," tutupnya.

Lewat Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Cita-Cita Ekonomi Indonesia Masuk 3 Besar Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemindahan ibu kota memberi dampak pemerataan ekonomi. Presiden Jokowi bercita-cita, lewat pemindahan ibu kota, ekonomi Indonesia masuk 3 besar dunia.

Dia pun meyakini pembangunan ibu kota baru dapat membawa Indonesia menjadi negara besar, mengubah wajah Tanah Air di level internasional. "Kita ingin menunjukkan bahwa negara ini pada suatu titik akan masuk ke negara dengan ekonomi terkuat, bahkan 3 besar dunia," jelasnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Dia mengulas, pertumbuhan ekonomi tak hanya boleh dinikmati oleh daerah-daerah sentral saja seperti Jakarta atau pun Pulau Jawa. "Saya perlu sampaikan bahwa penduduk kita 56 persen atau sekitar 149 juta itu ada di Pulau Jawa. Kemudian PDB ekonomi kita 58 persen ada di Pulau Jawa. Paling besar itu di Jakarta. Sehingga perlu adanya pemerataan," tuturnya.

Presiden Jokowi bercerita, kajian pemindahan ibu kota baru sebenarnya merupakan pemikiran lama yang bahkan sudah terjadi sejak di era kepemimpinan Soekarno hingga Soeharto.

"Dan 5 tahun lalu kita kaji ulang lagi pemindahan ibu kota ini. Dan secara sejarah, Kaltim minim dari bencana seperti tsunami dan banjir," ujarnya.

Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Jadi The Best City on The Earth

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, menjadi kota terbaik di dunia. Ibu kota negara baru adalah hadiah Indonesia untuk dunia.

Jokowi punya mimpi. Ibu kota baru bisa melebihi Dubai, Uni Emirate Arab yang memiliki jargon kota paling bahagia. Setidaknya, ibu kota baru harus menjadi kota terbaik dan paling inovatif di dunia.

"Kita memang mimpinya memang harus tinggi. Jika Dubai, punya jargon the happiness city on the earth. Ibu kota baru nanti, the best on earth, yang cleanest city, the most innovative city dan the most yang lainnya," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan konstruksi Indonesia di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11).

Smart Metropolis

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, ibu kota baru bukan sekadar memindahkan istana dan kantor pemerintahan saja. Lebih dari itu. Pemerintah akan membangun kota metropolis.

"Saya hanya bayangkan, di sana nanti ada cluster pemerintahan, ada cluster teknologi dan inovasi seperti silicon valley. Ada cluster pendidikan, universitas terbaik ada di sana, cluster layanan kesehatan, dan cluster wisata," jelasnya.

Bukan hanya itu, konsep pembangunan ibu kota baru juga harus menjamin kualitas hidup para penduduknya dengan menggunakan kendaraan bebas emisi. Nantinya, kata Jokowi, penduduk bisa jalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik bebas emisi.

"Bukan hanya kota pemerintahan. Kota baru juga kota bisnis. Tetapi bisnis yang bebas emisi, atau industri yang bebas emisi yang pekerjakan orang kelas dunia," ucapnya.

Jadi Tempat Tinggal Orang Hebat Dunia

Mantan Walikota Solo itu menyatakan google global talent juga ingin hadir di ibu kota baru. Kehadiran google global talent akan menarik diaspora untuk pulang ke Indonesia.

"Diaspora kita akan pulang dan menarik orang hebat dunia untuk tinggal di sini. Hal ini akan terjadi jika kota ini sediakan lapangan kerja yang berkelas," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, ibu kota baru juga harus menyediakan suasana dan pelayanan yang berkualitas kelas dunia khususnya, di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Jokowi ingin ibu kota baru sehat dan ramah lingkungan.

"Kota yang hidup menyenangkan dan ramah. Kota yang compact dan humanis, pelayanan publik yang lengkap dan berkualitas. Ini harus kita rancang secara baik sejak awal. Kita ingin kota yang memberi contoh menjawab permasalahan dunia," ujar Jokowi.