Bos Bappenas: Pemindahan Ibukota Harus Pertimbangkan Mitigasi Bencana

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam rencana pemindahan ibukota, pihaknya harus mempelajari dahulu sejarah bencana daerahnya, mana daerah yang minim resiko bencana dan cocok dijadikan ibu kota.

"Berdasarkan data kami, Sumatera bagian Timur, Kalimantan dan Sulawesi Selatan punya potensi minim resiko bencana, dilihat dari sejarah bencana alam di Indonesia," ungkap Bambang di Jakarta, Selasa (30/4).

Dia menambahkan, Indonesia tidak bisa lagi menganggap bencana hanya butuh bantuan darurat saja jika sudah terjadi. Akan lebih baik jika segalanya dipersiapkan, termasuk pemulihan pasca bencana karena memakan waktu lama.

"Karena kita hidup di daerah rawan bencana, kita harus fokus pada mitigasi bencana. Contohnya Kementerian PUPR saat merencanakan dan membangun infrastruktur harus pertimbangkan apakah kuat terhadap bencana alam yang sering terjadi di lokasi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan proses pemindahan ibu kota negara akan meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN hanya akan dipakai untuk membiayai infrastruktur dasar yang proyeknya tidak bisa dikerjakan swasta atau pihak lainnya.

Pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.

Menteri Bambang Brodjonegoro menyatakan sumber dana pemindahan ibukota berasal dari APBN, BUMN, perusahaan swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com