BPK Diminta Audit Program Cetak Sawah, Ini Alasannya
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertanian sebaiknya diawasi atau diaudit.
"Itu otoritasnya harusnya ada di BPS. Kalau audit wajib itu. Karena anggaran kalau tidak sesuai data, maka akan terjadi pemborosan," kata Misbah seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (9/12).
Misbah meminta BPK mengaudit investigatif terhadap program cetak sawah milik Kementerian Pertanian. Sebab, belakangan, terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dia mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Kenapa Kementan fokus pada swasembada beras? 'Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri.
-
Kenapa Kementan mendorong pangan mandiri? “Oleh karena itu, idealisme dengan rakitan Hari Proklamasi harus terimplementasi dengan langkah-langkah yang pasti bagi Kementerian Pertanian terhadap kesediaan pangan, khususnya pangan lokal kita harus dibangkitkan, pengganti pangan impor,“ kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) usai membuka acara Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Tepung Non Gandum yang diselenggarakan di halaman Kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (14/8).
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
"Perlu dilakukan audit. Selama ini pola koordinasinya kan lemah, sehingga masing-masing kementerian atau lembaga, punya data masing-masing dan punya ego sektoral," tutur Misbah.
Pemerhati anggaran pemerintah Yenny Sucipto mengemukakan senada. Dia mengatakan penghargaan yang diberikan hanya berdasarkan kuantitatif terkait penyerapan anggaran kementerian.
Contohnya, program cetak sawah. Terkait program ini, Kementan dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik. Awalnya, Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah pada 2018. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha.
Guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara dari program ini, lanjut Yenny, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit.
Pasalnya, penghargaan yang berikan KPK tersebut hanya sebatas tata kelola anggaran saja, tanpa merujuk potensi kerugian negara. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Fadholi menegaskan bahwa pembuatan cetak sawah baru harus dilakukan berdasarkan kajian dan pemetaan wilayah.
Penentuan daerah cetak sawah tidak dapat ditentukan secara asal, namun harus memperhitungkan sejumlah hal, utamanya jangkauan terhadap ketersediaan air.
"Cetak sawah dari lahan tidak produktif itu perlu. Tapi persoalannya cetak sawah harus ditempatkan di daerah-daerah yang mendukung tanaman itu. Sehingga sarana prasarananya harus dipikirkan," kata Fadholi.
Menurutnya, sebelum membuka cetak sawah baru, hal utama yang harus dilakukan adalah membuat saluran irigasi. Jangan sampai, cetak sawah dibuat tanpa adanya saluran irigasi dan jauh dari jangkauan transportasi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca Selengkapnya"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaTim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada saat membahas mengenai sistem monitoring di KPK yang dianggap rawan baginya.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaRapat perdana ini dipimpin Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titek Soeharto.
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaKPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca SelengkapnyaHal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya