Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK Diminta Audit Program Cetak Sawah, Ini Alasannya

BPK Diminta Audit Program Cetak Sawah, Ini Alasannya sawah. shutterstock

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertanian sebaiknya diawasi atau diaudit.

"Itu otoritasnya harusnya ada di BPS. Kalau audit wajib itu. Karena anggaran kalau tidak sesuai data, maka akan terjadi pemborosan," kata Misbah seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (9/12).

Misbah meminta BPK mengaudit investigatif terhadap program cetak sawah milik Kementerian Pertanian. Sebab, belakangan, terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dia mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga.

Orang lain juga bertanya?

"Perlu dilakukan audit. Selama ini pola koordinasinya kan lemah, sehingga masing-masing kementerian atau lembaga, punya data masing-masing dan punya ego sektoral," tutur Misbah.

Pemerhati anggaran pemerintah Yenny Sucipto mengemukakan senada. Dia mengatakan penghargaan yang diberikan hanya berdasarkan kuantitatif terkait penyerapan anggaran kementerian.

Contohnya, program cetak sawah. Terkait program ini, Kementan dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik. Awalnya, Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah pada 2018. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha.

Guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara dari program ini, lanjut Yenny, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit.

Pasalnya, penghargaan yang berikan KPK tersebut hanya sebatas tata kelola anggaran saja, tanpa merujuk potensi kerugian negara. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Fadholi menegaskan bahwa pembuatan cetak sawah baru harus dilakukan berdasarkan kajian dan pemetaan wilayah.

Penentuan daerah cetak sawah tidak dapat ditentukan secara asal, namun harus memperhitungkan sejumlah hal, utamanya jangkauan terhadap ketersediaan air.

"Cetak sawah dari lahan tidak produktif itu perlu. Tapi persoalannya cetak sawah harus ditempatkan di daerah-daerah yang mendukung tanaman itu. Sehingga sarana prasarananya harus dipikirkan," kata Fadholi.

Menurutnya, sebelum membuka cetak sawah baru, hal utama yang harus dilakukan adalah membuat saluran irigasi. Jangan sampai, cetak sawah dibuat tanpa adanya saluran irigasi dan jauh dari jangkauan transportasi.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.

Baca Selengkapnya
80 Persen Lebih Peta Tata Ruang Pemerintah Tak Sesuai Penggunaan
80 Persen Lebih Peta Tata Ruang Pemerintah Tak Sesuai Penggunaan

Kementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan

"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu
Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu

Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.

Baca Selengkapnya
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat

Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.

Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun
Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada saat membahas mengenai sistem monitoring di KPK yang dianggap rawan baginya.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi

Mentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Profesor PDIP Blak-blakan Depan Titiek Singgung Kegagalan Presiden Soeharto di Masa Lalu
VIDEO: Keras! Profesor PDIP Blak-blakan Depan Titiek Singgung Kegagalan Presiden Soeharto di Masa Lalu

Rapat perdana ini dipimpin Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titek Soeharto.

Baca Selengkapnya
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel

KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.

Baca Selengkapnya
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa-Polisi, Kejaksaan dan Kepolisian Tutup Pintu Koordinasi
Pimpinan KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa-Polisi, Kejaksaan dan Kepolisian Tutup Pintu Koordinasi

Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.

Baca Selengkapnya