Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPN Prabowo-Sandi : Program Tax Amnesty Lebih Kepada Tutup Lubang Gali Lubang

BPN Prabowo-Sandi : Program Tax Amnesty Lebih Kepada Tutup Lubang Gali Lubang Help Desk Tax Amnesty. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Mardani Ali Sera menilai bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dilakukan pemerintah selama ini belum optimal. Menurutnya, program tax amnesty sama sekali tidak membuat tax ratio pajak meningkat.

"Tax amnesty itu bukan langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Lebih kepada tutup lubang gali lubang. Karena terbukti tax amnesty, data base kita tidak meningkat, tax ratio kita tetap," kata Mardani dalam sebuah diskusi Menilik Politik Pajak Rendah dan Berkeadilan, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (25/1).

Mardani mengatakan, program tax amnesty dalam beberapa hal justru memberikan edukasi buruk bagi masyarakat. Sebab, adanya program ini akan membuat kecemburuan sosial terutama bagi mereka yang patuh terhadap wajib pajak.

"Mereka yang punya kepatuhan membayar pajak PPN 10 persen misal, tetapi mereka yang tidak ikut pajak ngemplang banyak kalau ikut gelombang satu satu, nol koma persen, kita bisa naikan ke dua, terakhir keempat persen itu masih di atas normal," sebutnya.

"Menurut saya apa yang dilakukan dengan tax amnesty kemarin kinerjanya tidak terlihat sehingga ini bukan jenis reformasi pajak yang kita inginkan," tambahnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan visi misi Prabowo-Sandi, pihaknya akan melakukan reformasi perpajakan sebagai stimulus perekonomian. Dalam upaya ini, pihaknya juga akan melakukan pembenahan terutama di Direktorat Jenderal Perpajakan.

"Untuk itu paket reformasi pajak sesuai visi misi Prabowo-Sandi saya berpikir kedepan amnesty pajak bukan suatu yang layak harus dilanjutkan. Tetapi reformasi perpajakan, mulai dari edukasi publik menyiapkan perangkat institusi pajak kredibel, SDM yang baik, termasuk sistem untuk orang membayar pajak tidak dipersulit termasuk outlet, total turunkan ratenya dengan sendirinya naik rationya," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Program Makan Bergizi Gratis Bakal Gerus Dana Pendidikan, Penghasilan Guru Bakal Berkurang
Program Makan Bergizi Gratis Bakal Gerus Dana Pendidikan, Penghasilan Guru Bakal Berkurang

Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya

Pemutihan pajak kendaraan menghapus denda keterlambatan, mempermudah pelunasan pajak kendaraan.

Baca Selengkapnya
Dibanding Naikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Kejar Pajak Orang Kaya Nilainya Rp81 Triliun
Dibanding Naikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Kejar Pajak Orang Kaya Nilainya Rp81 Triliun

Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 T.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan

Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.

Baca Selengkapnya
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Prabowo Akhirnya Buka Suara Soal Kebijakan Tapera yang Diteken Jokowi
Prabowo Akhirnya Buka Suara Soal Kebijakan Tapera yang Diteken Jokowi

Kebijakan Tapera itu sebelumnya mendapat penolakan salah satunya Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin Kritik Pemberian Bansos, Ganjar: BLT Penting, Asal Tepat Sasaran
Wapres Ma'ruf Amin Kritik Pemberian Bansos, Ganjar: BLT Penting, Asal Tepat Sasaran

Ganjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah: Orang Miskin Bukan Kendaraan Politik
Said Abdullah: Orang Miskin Bukan Kendaraan Politik

Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.

Baca Selengkapnya
Ada Wacana Gaji Pegawai Dipotong Lagi untuk Iuran Pensiunan Tambahan, Pekerja: Kan Sudah Ada JHT
Ada Wacana Gaji Pegawai Dipotong Lagi untuk Iuran Pensiunan Tambahan, Pekerja: Kan Sudah Ada JHT

Saat ini pekerja sudah membayar iuran pensiun yang juga dikelola pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Baca Selengkapnya
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025

Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

Baca Selengkapnya