Buntut Pemecatan Helmy Yahya, Karyawan TVRI Keluarkan Mosi Tak Percaya ke Dewas

Merdeka.com - Ribuan karyawan LPP TVRI, baik Pusat maupun dari daerah, menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI. Hal ini usai keluarnya surat keputusan pemberhentian terhadap Helmy Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) periode 2017-2022.

Bahkan, dengan keputusan pemberhentian ini, Dewas TVRI dinilai telah bertindak semena-mena. Mewakili karyawan LPP TVRI Pusat, Agil Samal, mengatakan kalau Dewas TVRI tidak pernah melihat pencapaian direksi TVRI yang mampu mengangkat harkat dan martabat TVRI sebagai sebuah stasiun televisi yang laik ditonton.

Tak hanya itu karyawan TVRI juga menilai bahwa Dewas dalam hal ini lewat surat pemberhentian Helmy berniat untuk mengerdilkan kembali lembaga penyiaran milik pemerintah ini.

"Oleh karena itu, kami karyawan dan karyawati TVRI menyampaikan pernyataan ini bahwa, kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada dewan pengawas LPP TVRI," kata Agil, dalam jumpa persnya, di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

"Ada dari stasiun TVRI Papua, dari Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTT, dari Riau, NTB, dan Sumatera Barat. (Total) kurang lebih sekitar 4000-an (karyawan)," sambungnya.

Kendati ada pernyataan mosi tidak percaya, Agil menegaskan, bahwa para karyawan tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara profesional. "Tentu, kita tetap mengedepankan layar," tegasnya.

Oleh karena itu, Agil memohon kepada semua pihak seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkominfo Jhonny G Plate, dan Komisi I DPR untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap stasiun TVRI.

"Karena pada saat ini kami telah dizalimi, kami tengah maju untuk memperbaiki layar TVRI tapi kami dipangkas di tengah," pungkasnya.

Karyawan TVRI Segel Ruang Kerja Dewas

Selain mengumumkan mosi tidak percaya, karyawan TVRI turut melakukan aksi penyegelan ruangan Dewas. Penyegelan dilakukan tadi malam sebagai usaha bisa dibuka opsi komunikasi.

"Ketika kami mendapatkan info SK Dirut diturunkan, kami spontan kami langsung segel ruangan dewas, kami mau berkomunikasi dengan Dewas," ujar Agil.

Para karyawan, menurut Agil, memutuskan penyegelan secara spontan. Namun, sayangnya hingga segel dibuka hari ini, karyawan tidak bisa menemui anggota Dewas.

"Penyegelan pukul 18, pagi nya kami buka, Pak Kabul Budiono memohon dibuka, akhirnya kami buka," tuturnya.

Helmy Telah Siapkan Ribuan Halaman Pembelaan

Helmy Yahya sempat tak percaya ketika dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI, periode 2017-2022. Di mana saat itu, pada 4 Desember 2019, dirinya menerima surat pemberhentian dari Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang berisikan pencopotan dari jabatan."Tanggal 4 Desember saya diberhentikan sementara, dinonaktifkan. Saya kaget, oleh karena itu tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan mengatakan Surat Keputusan atau SK itu tidak sah," katanya dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).Helmy pun menegaskan kala itu, kalau dirinya masih menjabat sebagai Dirut TVRI yang sah dan surat pemberhentian dirinya dianggap cacat hukum."Akhirnya kami dimediasi oleh Kominfo tidak boleh ada pecat-pecat, ke semua orang kami datang, kami datang ke DPR, kami bertemu dengan beberapa tokoh DPR. Kami ke BPK, kami juga menghadap ke Mensesneg, dan perintahnya sama, saya diminta untuk menyampaikan pembelaan kami melakukan pembelaan serius," bebernya.Dia menegaskan, kalau dirinya tak main-main akan pemberhentian tersebut. Sebab, Helmy mengaku telah bekerja dengan benar dari apapun tudingan Dewas TVRI."Surat penonaktifan saya dua halaman. Saya menjawab 27 halaman. Semua catatan yang kata mereka itu itulah catatan saya, saya jawab. Lampiran tidak main-main nih 1.200 halaman, suratnya 27 halaman lampiran 1.200 halaman.""Sudah saya sampaikan 18 Desember, saya jawab semua itu. Itu di media ada apa Helmy Yahya dipecat? Apa kesalahan dia, saya jawab semua," pungkasnya.