Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Butuh Stimulus Rp1.000 Triliun untuk Redam Dampak Covid-19 ke Sektor Ekonomi

Butuh Stimulus Rp1.000 Triliun untuk Redam Dampak Covid-19 ke Sektor Ekonomi Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ekonom Senior Indef, Fadhli Hasan menyarankan kepada pemerintah agar tidak tanggung-tanggung memberikan stimulus kepada masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Menurutnya, jika mau signifikan dampaknya ke ekonomi RI paling tidak pemerintah perlu mengeluarkan stimulus sebesar Rp600-1.000 triliun.

"Kami perkirakan bahwa stimulus yang dibutuhkan memang kalau mau signifikan dampak ke ekonomi, bisa menghasilkan suatu hasil atau outcome cukup baik, itu harus di atas 5 persen sekitar Rp600 - Rp1000 triliun," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (29/3).

Dia mengatakan, negara tetangga seperti Malaysia bahkan sudah mengalokasikan anggaran stimulus kepada masyarakatnya hingga sebesar Rp928 triliun. Padahal, secara pertumbuhannya Produk Domestim Bruto (PDB) Malaysia tidak ada setengahnya dari Indonesia. "Jadi, persentase terhadap GDP jauh di atas kita," imbuhnya.

Orang lain juga bertanya?

Hanya saja, kata dia jika pemerintah berani memberikan stimulus sebesar itu atau sekitar 5 persen maka perlu adanya pelebaran defisit dalam APBN 2020. Maka segala bentuk peraturan harus disiapkan seperti Perppu untuk mengubah APBN 2020.

"Kalau itu dilakukan, maka defisit sudah pasti lebih tinggi dari 3 persen, yakni di atas 5 persen. Dari itu kalau di atas 5 persen, harus ada peraturan perundang-undangan terkait APBN," kata dia.

Pemerintah Sudah Kucurkan Rp158,2 Triliun

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono mencatat pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebanyak Rp158,2 triliun untuk paket stimulus kebijakan ekonomi. Anggaran tersebut didorong untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, termasuk adanya virus corona.

Dia merincikan dari total anggaran sebesar Rp158,2 triliun itu terdiri dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, stimulus kedua Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp125 triliun.

"Kalau ditotal sampai stimulus kedua, Rp158,2 triliun," kata dia di Jakarta, Kamis (25/3).

Dia menjelaskan, paket stimulus pertama diberikan pada 25 Februari 2020 lalu. Di mana belum ditemukan kasus covid-19 di Indonesia. Pemerintah saat itu mengeluarkan stimulus ekonomi ke satu dengan fokus ke dalam sektor ekonomi yang menangani lalu lintas orang. Baik sektor pariwisata, akomodasi dan transportasi.

"Ada 8 kebijakan stimulus tahap 1 yang besarnya Rp10,3 triliun," imbuh dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN
Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN

IKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.

Baca Selengkapnya
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2024, Pemerintah Akui Butuh Dukungan Modal Negara Maju Atasi Dampak Perubahan Iklim
Di ISF 2024, Pemerintah Akui Butuh Dukungan Modal Negara Maju Atasi Dampak Perubahan Iklim

Tanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Suku Bunga BI Bak Minum Paracetamol, Begini Penjelasannya
Kenaikan Suku Bunga BI Bak Minum Paracetamol, Begini Penjelasannya

Menaikkan suku bunga tinggi pun tidak cukup membantu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar Minta Pemerintah Tak Terlena Pertumbuhan Ekonomi Terus di 5 Persen
Ketua Banggar Minta Pemerintah Tak Terlena Pertumbuhan Ekonomi Terus di 5 Persen

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda

Sri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Faisal Basri Minta Pemerintah Tunda Pengenaan Tarif Pajak 12 Persen, Ini Alasannya
Faisal Basri Minta Pemerintah Tunda Pengenaan Tarif Pajak 12 Persen, Ini Alasannya

Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.

Baca Selengkapnya
Cara Pemerintah Kendalikan Inflasi Agar Tidak Seperti Zimbabwe
Cara Pemerintah Kendalikan Inflasi Agar Tidak Seperti Zimbabwe

Penanganan inflasi umumnya menggunakan instrumen perbankan.

Baca Selengkapnya