Butuh Stimulus Rp1.000 Triliun untuk Redam Dampak Covid-19 ke Sektor Ekonomi
Merdeka.com - Ekonom Senior Indef, Fadhli Hasan menyarankan kepada pemerintah agar tidak tanggung-tanggung memberikan stimulus kepada masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Menurutnya, jika mau signifikan dampaknya ke ekonomi RI paling tidak pemerintah perlu mengeluarkan stimulus sebesar Rp600-1.000 triliun.
"Kami perkirakan bahwa stimulus yang dibutuhkan memang kalau mau signifikan dampak ke ekonomi, bisa menghasilkan suatu hasil atau outcome cukup baik, itu harus di atas 5 persen sekitar Rp600 - Rp1000 triliun," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (29/3).
Dia mengatakan, negara tetangga seperti Malaysia bahkan sudah mengalokasikan anggaran stimulus kepada masyarakatnya hingga sebesar Rp928 triliun. Padahal, secara pertumbuhannya Produk Domestim Bruto (PDB) Malaysia tidak ada setengahnya dari Indonesia. "Jadi, persentase terhadap GDP jauh di atas kita," imbuhnya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana cara agar terhindar dari Covid-19? 'Pemerintah mengimbau lebih rajin bermasker terutama jika sakit dan di keramaian, lebih rajin cuci tangan, lengkapi vaksinasi segera sebanyak 4x GRATIS, jaga ventilasi udara indoor, hindari asap rokok,' ujar Ngabila.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
Hanya saja, kata dia jika pemerintah berani memberikan stimulus sebesar itu atau sekitar 5 persen maka perlu adanya pelebaran defisit dalam APBN 2020. Maka segala bentuk peraturan harus disiapkan seperti Perppu untuk mengubah APBN 2020.
"Kalau itu dilakukan, maka defisit sudah pasti lebih tinggi dari 3 persen, yakni di atas 5 persen. Dari itu kalau di atas 5 persen, harus ada peraturan perundang-undangan terkait APBN," kata dia.
Pemerintah Sudah Kucurkan Rp158,2 Triliun
Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono mencatat pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebanyak Rp158,2 triliun untuk paket stimulus kebijakan ekonomi. Anggaran tersebut didorong untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, termasuk adanya virus corona.
Dia merincikan dari total anggaran sebesar Rp158,2 triliun itu terdiri dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, stimulus kedua Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp125 triliun.
"Kalau ditotal sampai stimulus kedua, Rp158,2 triliun," kata dia di Jakarta, Kamis (25/3).
Dia menjelaskan, paket stimulus pertama diberikan pada 25 Februari 2020 lalu. Di mana belum ditemukan kasus covid-19 di Indonesia. Pemerintah saat itu mengeluarkan stimulus ekonomi ke satu dengan fokus ke dalam sektor ekonomi yang menangani lalu lintas orang. Baik sektor pariwisata, akomodasi dan transportasi.
"Ada 8 kebijakan stimulus tahap 1 yang besarnya Rp10,3 triliun," imbuh dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaIKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaMenaikkan suku bunga tinggi pun tidak cukup membantu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenanganan inflasi umumnya menggunakan instrumen perbankan.
Baca Selengkapnya