Curhat Sri Mulyani Kelola APBN: Penerimaan Tidak Selalu Naik, Lebih Sering Turunnya

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku kerap mendapatkan keluhan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya tidak menentu. Padahal, perhitungan pemerintah dalam menyusun anggaran tiap tahunnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Para gubernur, bupati, walikota lapor ini susah kita kalau ngurusin APBD tuh tidak pasti, kalau naik (penerimaan) saja kita senang, tapi kalau turun kita tidak tahu cara kelolanya," ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan dalam menghadapi gejolak perekonomian, Kementerian Keuangan, mampu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergerak menyesuaikan kondisi yang ada. Hal tersebut yang juga seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap APBD.

Melihat kondisi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan mengelola APBD, Bendahara Negara itu berkelakar butuh 540 Menteri Keuangan di masing-masing kabupaten atau kota untuk bisa mengelola APBD yang sangat fleksibel.

"Padahal kalau jadi Menkeu itu, (dalam mengelola APBN dihadapkan) tidak selalu naik (penerimaannya), bahkan sering turunnya. Makanya, mungkin kita butuh Menkeu lebih dari 540 di masing-masing daerah, sehingga bisa itu mengelola (APBD) yang bergerak naik-turun," jelasnya.

Pada dasarnya, lanjut Menteri Sri Mulyani, APBN dan APBD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengelola keuangan negara ataupun daerah. Namun, sifatnya tidak tentu melainkan fleksibel mengikuti arus ekonomi. "Memang kapasitas daerah untuk mengelola dinamika APBD masih perlu untuk ditingkatkan. Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama," tutupnya.

Menteri Sri Mulyani Kembali Ingatkan Pemda Tekan Perjalanan Dinas

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya, anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi.

"Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit costnya juga lebih mahal," ujar Menteri Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

"Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi," kata dia.

Terakhir dia meminta agar pemerintah daerah dapat menimbang kembali pemakaian APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diprioritaskan. "Jadi tolong dilihat betul karena alokasi belanja daerah APBD kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja," katanya.