Dalam 3 tahun, program bangun desa Jokowi dinilai mampu dorong perekonomian nasional

Merdeka.com - Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerjasama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di Convention Hall, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (14/10).

Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawa Cita telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif, salah satu contohnya adalah program dana desa.

"Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp 120 triliun untuk dana desa. Rp 20,76 triliun pada tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017," ujarnya dalam keterangannya.

Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia.

Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan pembangunan desa merupakan janji kampanye dan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yang harus ditelaah pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah.

Menurutnya, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik.

"Disinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju," kata Irfan.

Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki. Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.