Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Data pangan nasional kerap jadi polemik, ini respons Mentan Amran

Data pangan nasional kerap jadi polemik, ini respons Mentan Amran Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Mentan Amran Sulaiman. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan kerap terjadi dan menjadi polemik. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, angkat bicara bahwa data yang digunakan pemerintah berpegang pada milik BPS.

"Jadi boleh tidak dipolemikkan? Datanya satu pintu, BPS," kata Mentan Amran saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/9).

Dia menegaskan pihaknya akan terus mengacu pada data yang dirilis BPS. "Kita mengacu seluruh data pada BPS. Apa kata BPS itu kita ikuti," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro mempertanyakan validitas data kebijakan ekspor jagung. Validitas data ekspor jagung diragukan karena Kementerian Pertanian melakukan ekspor sementara kebutuhan pasokan dalam negeri justru terganggu.

"Ekspor jagung, salah satu yang perlu dibahas mendalam. Persoalannya, meski Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan ekspor ke luar negeri, pasokan di dalam negeri justru terganggu," ujar Fauzih Amro.

Akibat ekspor ini, kebutuhan industri pakan ternak dalam negeri menjadi tak terpenuhi. Mahalnya daging ayam dan telur dapat dipastikan berpengaruh dari harga jagung.

"Jagung sebagai salah satu bahan utama pakan ternak memang vital, kalau memang surplus, harusnya digunakan untuk dalam negeri, tapi ketika kurang dan harus impor tidak masalah, tapi itu harusnya jadi pilihan terakhir," kata Fauzih.

Fauzih mengatakan, tidak adanya kejelasan data yang sinkron antara Kementan, BPS, dan Kemendag menimbulkan polemik. "Kita repot, karena yang satu bilang jagung surplus, yang satu bilang kurang, ini mana yang akurat? Siapa yang bisa kita percaya," ujarnya.

Menurut Fauzih, tidak akuratnya data dimanfaatkan mafia impor. Termasuk dugaan mafia jagung untuk pakan ternak. "Kita di Komisi IV mendorong agenda rapat gabungan dengan komisi VI, dan BPS termasuk Bulog, ini persoalan data harus diselesaikan, agar ada satu data yang digunakan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, pemenuhan kebutuhan jagung untuk produksi pakan ternak belum dapat terpenuhi dari produksi jagung dalam negeri. Sehingga masih harus ditutup dari sektor impor.

"Kondisi sekarang tidak cukup. Padahal kalau untuk ternak itu mau tidak mau, karena skala komersial, butuh banyak," katanya.

Kebutuhan yang besar akan jagung untuk industri pakan harus tetap terpenuhi. Ketidaksiapan bahan baku untuk pembuatan pakan ternak tentunya akan memberikan efek domino terhadap harga produk peternakan, seperti telur dan daging.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi

Mentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan

Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.

Baca Selengkapnya
Amran Sulaiman Kembali Jadi Mentan, Impor Beras dan Gula Masa Lalu Jadi Sorotan
Amran Sulaiman Kembali Jadi Mentan, Impor Beras dan Gula Masa Lalu Jadi Sorotan

Di periode sebelumnya, Amran pernah jor-joran melakukan impor beras dan gula.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045

BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal

Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Baca Selengkapnya
Gibran Sebut Indonesia Swasembada Beras Tahun 2019-2022, Ketua Banggar DPR Ungkap Fakta Lain
Gibran Sebut Indonesia Swasembada Beras Tahun 2019-2022, Ketua Banggar DPR Ungkap Fakta Lain

Misalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari tahun 2017 yang terdata sekitar 305 ribu ton.

Baca Selengkapnya
Respons Mentan Amran Usai Program Food Estate Disebut Proyek Gagal Pemerintah
Respons Mentan Amran Usai Program Food Estate Disebut Proyek Gagal Pemerintah

Menteri Amran merespon kritik yang menuding program food estate merupakan proyek gagal.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran Sumbangkan Gaji dan Tunjangan untuk Yatim Piatu
Mentan Amran Sumbangkan Gaji dan Tunjangan untuk Yatim Piatu

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Prabowo: Amran Bicara Soal Swasembada Pangan, Budi Sadikin Bahas Pendidikan Spesialis Dokter
Dipanggil Prabowo: Amran Bicara Soal Swasembada Pangan, Budi Sadikin Bahas Pendidikan Spesialis Dokter

Amran dan Budi Gunadi merupakan dua tokoh hari ini dipanggil Prabowo untuk menjadi menteri.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya