Dedi Mulyadi Libatkan Pakar IPB Atasi Polemik Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat

Dedi Mulyadi mengatakan, surat yang baru akan dikirim pada Senin mendatang ke pakar dari IPB untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi bakal meminta pendapat dari pakar Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait dengan polemik alih fungsi lahan yang belakangan menimbulkan masalah lingkungan, salah satunya banjir di beberapa daerah.

Dedi Mulyadi mengatakan, surat yang baru akan dikirim pada Senin (7/4) mendatang ke pakar dari IPB untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan yang diduga telah melanggar aturan tata kelola ruang, dan berujung kerugian secara materi maupun lingkungan.

"Nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan, maupun lingkungan,” kata Dedi Mulyadi usai halalbihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (2/4).

Dia menjelaskan, pendapat dari pakar itu nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap perizinan alih fungsi lahan yang terjadi selama ini di wilayah Jawa Barat, termasuk di kawasan Puncak Bogor.

"Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang," jelasnya.

"Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan. Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu,” sambungnya.

Belum Mau Komentar Lebih Jauh

Dedi menegaskan bahwa dia belum mau berbicara terlebih dahulu soal permasalahan tersebut, sebelum adanya pendapat dari pakar IPB.

"Oh nanti, saya kan tidak akan dulu bicara sebelum ada pendapat pakar. Kan saya tidak boleh ngarang. Jadi kalau nanti saya bicara, biarkan nanti para pengusaha diundang mengikuti paparan yang disampaikan oleh pakar. Jadi kalau saya bicara nanti dianggap, oh Pak Deddy ada lobi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi enggan terjebak pada pemberian bantuan sembako saat kepada korban bencana alam. Dia ingin pembenahan masalah dilakukan secara komprehensif dari akarnya.

Solusi jangka pendek setelah banjir terjadi di Kawasan Karawang adalah menyiapkan 1.000 rumah panggung dengan ketinggian 2,5 meter. Membangunkan bangunan dinilai lebih mudah dibandingkan memindahkan warga ke lingkungan baru.

"Kami akan membangun 1.000 rumah panggung agar ketika banjir sudah tidak ada lagi masalah, dia cukup menggunakan perahu untuk jalan. Merelokasi Masyarakat bukan hal yang gampang, mengubah culture ke tempat yang baru, ada pertentangan," jelas dia.

"Yang kedua, ingin segera menyelesaikan bendungan cibeet. Kalau ngga, ga akan pernah selesai banjir di karawang ini," dia melanjutkan.

Kawasan Puncak harus bisa dikembalikan menjadi daerah konservasi. Tidak boleh beralih fungsi secara semena-mena. Area Perkebunan harus tetap menjadi area Perkebunan, begitu pun dengan area hutan.

"Saya katakana PTPN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan, menurut saya ganti menjadi PT kontraktor tanah," jelas dia.