Defisit APBN Januari 2020 Capai Rp36,1 Triliun

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2020 sebesar Rp36,1 triliun. Angka ini setara 0,21 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan defisit ini lebih rendah apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB.

"Defisit APBN kita Rp36,1 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2).

Defisit ini berasal dari pendapatan yang tidak sebanding dengan realisasi belanja sampai 31 Januari 2020. Di mana, pendapatan negara sendiri, mencatatkan pencapaian sebesar Rp103,7 triliun.

Jumlah itu terdiri dari penerimaan pendapatan negara melalui perpajakan mencapai Rp84,7 triliun dan penerimaan bukan pajak tercatat sebesar Rp19,0 triliun.

Sementara itu belanja negara tercatat mencapai sebesar Rp139,8 triliun. Di mana, realisasi belanja negara melalui pemerintah pusat sampai akhir Januari 2020 sebesar Rp71,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp30,9 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp40,6 triliun.

"Kemudian transfer ke daerah dan dana desa APBN mencapai Rp68,4 triliun terdiri dari transfer daerah Rp68,1 triliun dan dana desa Rp3 miliar," katanya.

Sri Mulyani Target Defisit Anggaran Dalam APBN 2020 Terjaga di 1,75 Persen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mematok defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 terjaga di kisaran angka 1,75 persen hingga 1,52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sebagai tahun pembuka periode pemerintahan baru, kebijakan makro fiskal dalam tahun 2020 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur," kata dia di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/5).

Selain itu, keseimbangan primer ditargetkan bisa positif. Sementara rasio utang bisa dijaga di kisaran 30 persen terhadap PDB.

"Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif," ujarnya.

Dia memastikan, pemerintah akan selalu membuat defisit selalu terukur dan menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati dan berkelanjutan (sustainable). Selain itu, pembiayaan yang kreatif dalam APBN 2020 akan dilaksanakan secara hati-hati (prudent).

"Kebijakan pembiayaan juga akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya," tutupnya.