Di Bekasi, Ada Perusahaan Manipulasi Gaji dalam Bayar BPJS Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota mengingatkan 243 perusahaan di wilayah setempat untuk patuh membayar iuran pekerjanya. Sebabnya, ini menyangkut hak sebagai pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Petugas Pemeriksa pada BPJS cabang Bekasi Kota, Wahyu Dewi Kartika mengatakan, 243 perusahaan itu mempekerjakan sebanyak 326.400 tenaga kerja yang berhak menerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Sejak 19 Agustus lalu, kami kembali melakukan pendataan dan pemeriksaan ulang kepada PKBU (pemberi kerja badan usaha) di Kota Bekasi," katanya di kantor BPJS TK Bekasi Kota, Kamis (22/8).
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia jasa perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja informal seperti atlet timnas, memastikan keduanya mendapatkan perawatan yang maksimal.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja? Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, prestasi ini merupakan upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.
-
Siapa yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja yang berada pada kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Bagaimana orang Bekasi dipekerjakan? Para pekerja asal Jawa ini juga dibantu tenaga dari India yang dikerjasamai dengan pemerintah kolonial Inggris.
Pemeriksaan ulang penting untuk meningkatkan data potensi pendaftaran sebagian upah yang ada di wilayah Bekasi Kota, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pelaporan data kepesertaan.
Sebabnya, masih ditemukannya perusahaan mencoba manipulasi data upah. Misalnya, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerjanya Rp 6 juta, tapi dilaporkan hanya Rp 4 juta. "Ada juga yang tidak melapor bahkan tidak membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.
Hal itu, dapat merugikan tenaga kerja yang menjadi peserta. Karena hak-haknya tidak diperoleh secara penuh. Karena itu, pihaknya mengingatkan supaya perusahaan patuh terhadap kewajibannya sesuai undang-undang ketenagakerjaan.
"Jika tidak patuh ada sanki, bahkan bisa diadukan ke kejaksaan karena kami sudah memberikan surat kuasa khusus," ujar dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaPenghimpunan dana pihak ketiga (DPK) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin solid yang mencapai Rp297,78 triliun.
Baca SelengkapnyaMarak penipuan berkedok lowongan kerja di Bekasi, milenial tak lepas dari penipuan ini.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaProgram JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan oleh para pekerja untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan SRCIS diresmikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dan Direktur PT SRC Indonesia Sembilan Rima Tanago.
Baca SelengkapnyaMeidawati mencatat sudah ada 3 pegawai Indofarma mengalami kecelakaan saat bekerja. Alhasil biaya perawatan mereka tidak bisa dijamin oleh perusahaan.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaHari menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga pihak perusahaan antara lain tidak membayar upah lembur karyawan.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca SelengkapnyaKehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi.
Baca Selengkapnya