Di Pertemuan Produsen Sawit, Pemerintah Akan Bahas Kampanye Hitam CPO

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan dan Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar, di Kantornya Jakarta.

Adapun pertemuan ini membahas terkait persiapan dalam pertemuan negara produsen minyak sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dengan Malaysia dan Kolombia.

Mahendra mengatakan dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Darmin tersebut pemerintah sepakat akan membawa beberapa usulan dalam pertemuan CPOPC mendatang. Salah satu yakni menolak kampanye sawit hitam di Uni Eropa, yakni renewable energy directive (RED) II.

Dalam pertemuan nanti, pemerintah juga berkomitmen dan akan mendorong pemanfaatan sawit untuk biofuel kepada seluruh anggota dalam pertemuan CPOPC.

“Misalnya mendorong pemanfaatan sawit bagi biofuel. Di waktu lalu keliatan Indonesia seperti jalan sendiri dan yang yang lain belum membuat komitmen yang kuat dan Malaysia sudah kuat dan sudah mulai membahas peningkatan setelah ini masuk B20 dan Indonesia sudah masuk ke trail masuk B30,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/2).

Di samping itu Mahendra berharap, pertemuan yang akan digelar di Jakarta pada 27-28 Maret ini mampu menghasilkan suatu kesepakatan yang sama. "Ada pernyataan bersama terkait keseluruhan termasuk RED II. Kita mengupayakan dan mengambil langkah untuk menetralisir kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menambahkan, pemerintah sangat menolak keras dengan adanya RED II. Di mana, dalam RED II hanya bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dapat dihitung oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai target energi berkelanjutan mereka.

"Kita tidak setuju dengan RED sebetulnya. Kita merasakan sekali adanya diskriminasi. Jadi kita akan bersikap apa. Secara bersama atau secara bilateral itu yang kita ini kan. Mana kala ada violicance terhadap wto kita mau gimana nih masing-masing. Kalau kita sikap akan begini," pungkasnya.