Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Isu rush money hanya untuk memperkeruh suasana kasus Ahok

DPR: Isu rush money hanya untuk memperkeruh suasana kasus Ahok

Merdeka.com - Anggota Komisi XI F-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jhonny G Plate, mengatakan isu rush money atau penarikan uang bersama-sama dari bank hanya upaya oknum untuk memperkeruh suasana serta menciptakan kepanikan dan ketakutan di masyarakat terkait kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Masyarakat diminta tidak perlu panik karena ini bagian dari permainan politik.

"Stabilitas perekonomian dan moneter kita dalam keadaan yang baik, ketahanan likuiditas perbankan kita juga baik," tegasnya saat dihubungi, Jakarta, Jumat (18/11).

Jhonny menduga ada aktor intelektual yang memanfaatkan momen kasus Ahok untuk memainkan isu gerakan rush money ini untuk kepentingannya sendiri. "Pasti ada kelompok yang menggerakkan dan memainkan isu tersebut hanya demi kepentingan jangka pendek kelompoknya saja dan mereka tentu tidak berpihak pada kepentingan perekonomian nasional. Tidak perlu meniru perjuangan kelompok seperti ini," tuturnya.

Jhonny melanjutkan masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya rumor rush money pada 25 November mendatang. Jhonny menegaskan pemerintah telah memiliki dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk menjaga sistem keuangan dan pembayaran dari kerusakan keuangan domestik.

"Masyarakat tidak perlu cemas, kita sekarang sudah mempunyai UU PPKSK yang menjaga sistim keuangan dan sistim pembayaran kita," kata Jhonny.

Dia menuturkan gerakan rush money tidak perlu dilakukan untuk menyikapi proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Sebab, gerakan itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan domestik dan internasional terhadap sistem keuangan negara.

"Tidak perlu ada rush money karena hanya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan baik domestik maupun internasional terhadap khususnya sistim keuangan dan sistim pembayaran kita dan umumnya terhadap ketersediaan likuditas pada perbankan kita yang akan mempengaruhi ketahanan perekonomian jangka pendek," jelasnya.

Selain itu, pemerintah diyakini juga telah melakukan upaya antisipasi dengan berkoordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diisi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS).

"Koordinasi di tingkat KSSK berjalan dengan baik memastikan dan menjaga sistem keuangan dan sistim pembayaran serta perlindungan atas dana nasabah dalam keadaan yang baik dan memadai," terang dia.

Seperti diketahui, kabar mengenai ajakan untuk menarik uang dari bank bersama-sama beredar di media sosial bersamaan dengan rencana dilakukannya demo susulan pada 25 November. Berikut isi pesan berantai tersebut:

Allah Akbar...

Info terbaru....

Monitor Kondisi. Ayo Umat Islam bersama-sama menggalang kekuatan ukhuwah Islamiah dengan mengoptimalkan kekuatan umat.

Pada 9 November 2016 pukul 15.30 - 20.00 wib, di Pagaruyung Ballroom, Lt 3 Hotel Balairung Jl. Matraman Raya No.19 Jakarta Timur, telah berlangsung KONSOLIDASI DAN EVALUASI PASCA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 GNPF - MUI pimpinan Bachtiar Nasir, Koordinator GNPF MUI.

Akan turun aksi kembali dengan nama Aksi Bela Islam Jilid 3. Tanggal aksi akan ditentukan setelah 18 November 2016. Tema Aksi Bela Islam Jilid 3 Aksi Damai Kostitusional.

Tanggal 18 November 2016 akan diadakan pertemuan tim kecil khusus dipimpin Bachtiar Nasir untuk penentuan tanggal aksi.

Tuntutan adalah hukum penista agama dan pelindungnya. Muncul usulan dari peserta rapat menambah tuntutan yaitu turunkan Jokowi dan gelar sidang istimewa MPR.

Target massa 2 kali lipat dari jumlah massa 4 November 2016. Titik kumpul di Bundaran HI dimana massa akan dipecah menjadi dua bagian. Ada yang ke istana dan ada yang ke DPR.

Demikian dilaporkan.

Rangkuman hasil diskusi sampai saat ini, memiliki 3 plan utk aksi 2511, yaitu :

1. Jihad Fisabilillah. Dengan cara turun ke jalan melakukan aksi demo jika ada komando dari para alim ulama yg berjihad saat aksi 411.

2. Cyber Army. Jihad melalui internet melawan account2/situs2 buzzer musuh islam.

3. Rush Money. Dengan cara tarik semua dana di Bank mulai tanggal 251116

Bayangkan kalau ada 5jt umat muslim yg berpartisipasi demo, dan rush money sebesar 2jt/orang, maka akan ada 5.000.000 x 2.000.000 = 10.000.000.000.000, itu kalau 5jt orang dan masing2 2jt, gimana kalau lebih? Bisa mencapai 100trilyun uang yg rush dari dunia perekonomian kapitalis

Banyak lho dokter2 spesialis dan pengusaha muslim yg bisa melakukan ini dan bikin bu sri mulyani marah besar ke jokowi

Rush Money:

Just Info, bank hanya mencadangkan 5 s.d 10% dana Cash dari total dana pihak ketiga yaitu dana nasabahnya. Akan menjadi tekanan yg luar biasa bagi pemerintah kalau kaum Muslimin menyambut seruan utk tarik tunai dananya di bank.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Ahok itu Jujur, Mudah-mudahan Tak Ada yang Tersinggung
Ganjar: Ahok itu Jujur, Mudah-mudahan Tak Ada yang Tersinggung

"Tapi InsyaAllah Pak Ahok itu jujur yang saya kenal,” kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang

Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.

Baca Selengkapnya
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce

Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan

Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar

Ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.

Baca Selengkapnya
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya