DPR: Jangan Sampai Ada PHK di Balik Wabah Virus Corona

Merdeka.com - Wabah virus corona menggemparkan seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara terpapar covid-19 tersebut. Tak hanya ke sektor kesehatan, virus corona juga menyerang perekonomian. Sebab virus corona akan menimbulkan ketakutan masyarakat sehingga mempengaruhi kegiatan sehari-hari, hal ini ditakutkan sektor riil akan terhantam.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu mengapresiasi terobosan pemerintah dan perbankan yang telah menggelar rapat untuk menyeragamkan pandangan terkait kebijakan dalam mengantisipasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain itu, resiko yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menghantui perusahaan di industri yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Sebagai contoh, perusahaan yang mungkin terimbas di antaranya adalah perusahaan maskapai dan sektor pariwisata selain itu industri manufaktur yang pasokan bahan bakunya di-Supply dari China.

"Jangan sampai terjadi PHK dibalik terjadinya virus corona," ucap Sri Rahayu dikutip keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3).

selain itu, Yayuk (Saapan akrab Sri Rahayu) berharap ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah agar PHK tidak sampai terjadi terkait dampak virus corona.

"Pada dasarnya harus kita lihat betul dampaknya kepada masyarakat maupun pada dunia usaha," tutup Yayuk.

KSPI Sebut Nasib Buruh Terancam Gara-Gara Virus Corona

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan para buruh merasa terancam dengan adanya virus corona di Indonesia.

Oleh karena itu dia meminta kepada pemerintah juga memperhatikan kaum buruh, karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang di dalamnya bercampur antara buruh Indonesia dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kekhawatiran itu timbul, lantaran semenjak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sudah ada dua orang yang terpapar virus corona di Indonesia.

Kami meminta kepada pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan kami para buruh Indonesia, karena merasa terancam akan penyakit corona. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah terhadap para buruh, di mana setidaknya buruh yang bergabung di KSPI itu bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak tenaga kerja asingnya, seperti berasal dari China," kata Said dalam konferensi pers, di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/3).

Dia pun menyebutkan sebagai contoh seperti perusahaan INCO, yang merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di sana, dikatakannya, banyak TKA, khususnya TKA asal China, meskipun belum ada dugaan pasti bahwa TKA itu terdampak virus corona. Namun dia tetap mengkhawatirkan para buruh Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut.

Selain itu, masih banyak sektor-sektor perusahaan-perusahaan multinasional lainnya yang mempekerjakan tenaga asing yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, India, dan Bangladesh.

Menurutnya, pemerintah harus menindak paksa memulangkan TKA yang sudah ada indikasi terkena virus corona ke negaranya, supaya tidak menyebar di Indonesia.

Selain itu, ia juga menilai upaya pemerintah di bandara-bandara tidak tegas. Tidak ada pemeriksaan bagi TKA yang keluar masuk ke Indonesia.

"Aneh kok di bandara Indonesia sekali nggak ada pemeriksaan-pemeriksaan suhu, seperti berbanjar berbaris diperiksa, pemerintah jangan terlalu pede, virus itu berbahaya untuk bangsa Indonesia, khususnya kaum buruh," ujarnya.