DPR Minta Sri Mulyani Perkuat Terobosan Hadapi Tantangan Ekonomi
Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan agenda evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020.
Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi nasional dan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif.
"Komisi XI juga meminta Menkeu untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 yang meliputi sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Senin (4/11).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Dia menjelaskan, Komisi XI akan mendalami permasalahan yang berkembang dalam rapat kerja hari ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan eselon I Kementerian Keuangan.
Terakhir, Komisi XI DPR dan Menkeu menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja), yaitu Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Panja Pembiayaan APBN.
Sementara itu, Sri Mulyani memaparkan evaluasinya terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global pada 2019. Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil di atas 5 persen.
"Sementara negara tetangga kita Singapura itu sempat mengalami pertumbuhan negatif, terakhir hanya 0,1 persen. Vietnam masih cukup tinggi meskipun juga terjadi pelemahan dikit," jelas Sri Mulyani.
Jika melihat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, beberapa mengalami penurunan, bahkan Amerika Serikat yang termasuk dalam kategori kuat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tak terelakkan mengalami perlambatan akibat kondisi tersebut.
Jerman bahkan mengalami pertumbuhan negatif, meskipun terakhir hanya tumbuh 0,4 persen. Sementara China yang biasanya tumbuh 7 persen, diperkirakan hanya akan mencapai pertumbuhan 5,5 persen hingga akhir 2019.
"Eropa, Inggris, Jepang dan India bahkan merosot tajam di kisaran 5 persen. Thailand juga terpengaruh, Filipina juga begitu," paparnya.
Dalam kondisi tersebut, kendati pertumbuhan Indonesia relatif stabil, namun tetap perlu mewaspadai kondisi tersebut.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dinilai memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin fiskal APBN.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca SelengkapnyaPada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya