DPR: Perlu kajian mendalam soal rencana PLN akuisisi PGE

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengingatkan Kementerian BUMN agar membuat kajian mendalam sebelum memutuskan rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Kajian tersebut harus melihat kinerja keuangan dan korporasinya.

Selain itu, Kementerian BUMN juga harus mengkaji skema pengambilalihannya dan pihak pengendalinya. "Apakah akan dikendalikan oleh Pertamina atau oleh PLN, yang penting mampu mengembangkan energi panas bumi," ucap Haekal di Jakarta, Sabtu (15/10).

Menurut Haekal, rencana akuisisi harus menghitung kemampuan pendanaan PLN. Sebab, jika pengambilalihan Pertamina Geothermal melalui skema akuisisi maka PLN harus menggelontorkan banyak uang.

Tak hanya itu, rencana tersebut harus sejalan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) BUMN bidang energi. Sebab, sebagai anak usaha Pertamina, keberadaan Pertamina Geothermal tidak akan terlepas dari pembentukan holding energi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. "Kalau akuisisi saya keberatan juga."

Menurutnya, lebih baik PLN memfokuskan dana besar untuk membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Apalagi, PLN setiap tahun selalu membutuhkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal itu menunjukkan pendanaan PLN tidak berlebih untuk melakukan aksi korporasi lain.

"Masih butuh PMN setiap tahun, kok malah dananya untuk beli saham PGE. Kami akan minta penjelasan," ujar Hekal.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku khawatir dengan adanya rencana akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero). Menurutnya, prestasi PLN dalam pengelolaan PLTP tidak terlalu bagus.

Ini membuktikan prestasi PLN itu tidak baik tetapi ini malah mau mengakuisisi," ujar Marwan di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (15/9).