Follow
DPR: Polemik Freeport jadi ujian berat untuk Ignasius Jonan
Merdeka.com - Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih belum usai. Freeport masih menolak mengubah izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen dan kewajiban pajak yang belum dibayar.
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mengungkapkan, polemik Freeport dengan Pemerintah saat ini merupakan ujian terbesar bagi Menteri ESDM saat ini yakni Ignasius Jonan.
"Sekarang (masalah) Freeport ujian bagi Menteri ESDM (Ignasius Jonan) sekarang," kata Ramson di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana PS HW berharap masalah ini diselesaikan? 'Jika setelah terjadi investigasi terbukti terjadi pelanggaran, kami harap Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi kepada wasit yang bersangkutan.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
Untuk itu, dia berharap agar Jonan segera mencari solusi yang tetap untuk menyelesaikan polemik ini, agar masyarakat Papua tidak menjadi korbannya.
"Yang penting subtansi kebijakan apa sebagai solusi. Kalau saya sebagai menteri saya buat kebijakan mencari solusi nggak perlu saya komentar yang macam-macam," tuturnya.
Sebagai informasi polemik ini muncul kerana Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status izin usaha KK menjadi IUPK dilakukan secara sepihak.
Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.
Kemudian dampak lain dari masalah ini PT Freeport Indonesia telah memutuskan hubungan kerja (PHK) sekitar 1.000 karyawannya. Hal ini dikarenakan perusahaan tambang ini sudah tidak melakukan ekspor lagi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Capres Prabowo Subianto setuju permasalahan Papua bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca Selengkapnya
Anies menilai, upaya damai perlu dilakukan dalam konflik semacam yang terjadi di Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya
Dalam pembahasan HAM di Papua, Prabowo sampai terlihat gregetan membalas pernyataan Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta aparat keamanan ikut menunggu pekerja saat membangun jembatan.
Baca Selengkapnya
Bagi Anies saat ini masih banyak permasalahan di Jakarta yang harus diselesaikan.
Baca Selengkapnya