Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut eksekusi dan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang 2020 sangat lambat. Hal ini terbukti dari tidak tercapainya target realisasi hingga akhir Desember 2020.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan realisasi PEN baru mencapai Rp579,78 triliun hingga posisi per 31 Desember 2020, atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Dia mengatakan, dengan tidak tercapainya target tersebut, maka berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

"Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi," kata dia di Jakarta, Minggu (24/1).

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, Anis berharap pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara K/L, sehingga mereka tidak berjalan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan.

Dirinya menyadari dalan menghadapi pandemi bukan hal yang mudah. Sebagai warga negara, tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada pemerintah. Dia juga mengapresiasi masyarakat Indonesia yang memiliki falsafah gotong royong.

"Solidaritas masyarakat dalam menghadapi musibah, sangat luar biasa. Kita memiliki banyak ruang untuk berkontribusi sesuai posisi masing-masing. DPR sudah bekerja optimal menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat bahu membahu. Semoga dengan demikian, pandemi segera berlalu, dan ekonomi bangkit kembali," tutupnya.