DPR sebut lebih dari 8 agen perjalanan haji bodong masih beroperasi

Merdeka.com - Pemerintah dituding lemah mengawasi pemberian izin agen penyelenggara perjalanan umroh di Indonesia. Di mana, belakangan ini semakin banyak agen perjalanan umroh yang memungut dana dari masyarakat namun nyatanya tidak dapat memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci.

Salah satu agen perjalanan umroh yang sedang hangat diperbincangkan adalah agen perjalanan umroh First Travel. First Travel dinyatakan gagal memberangkatkan ribuan jemaah, padahal biaya perjalanan sebesar Rp 14 juta per jemaah telah disetorkan.

Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem Choirul Muna mengatakan masih ada sekitar 8 sampai 10 penyelenggara umroh sejenis First Travel yang saat ini masih beroperasi di Indonesia. Pemerintah bersama stakeholder terkait diminta dapat membongkar keberadaan travel tersebut.

"Travel-travel yang terindikasi ada lebih dari 8 sampai 10 travel yang akan kita bongkar yang sejenis mirip First Travel. Nah ini, mohon jawaban dari Kemenag dan OJK sebagai pengumpulan investasi," ujar Choirul di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Choirul mengatakan selama ini pemerintah mengabaikan aturan dalam memberikan izin kepada agen perjalanan umroh. Salah satunya, aturan biaya umroh tidak boleh di bawah harga Rp 20 juta per jemaah sekali perjalanan.

"Kemenag tahu bahwa standar (biaya keberangkatan) adalah Rp 20 juta. Kalau di bawah itu ada indikasi penipuan. Kenapa di sini Kemenag sudah tahu kalau namanya First Travel melakukan pemberangkatan umroh dengan harga Rp 14 juta tapi masih menilai itu baik," jelasnya.

Selain itu, Choirul juga menyoroti tindakan Kementerian Agama mencabut izin penyelenggaraan umrah oleh First Travel yang dinilai mematahkan harapan jemaah dalam memperoleh kembali hak nya.

"Izin dicabut itu akan merugikan jemaah, sedangkan komisi VIII sudah sarankan sejak awal ini terbongkar dan terpublikasi. Jangan dicabut tapi dibekukan untuk pendaftaran jemaah baru. Supaya yang lama bisa berangkatkan, namun nyatanya ini diabaikan," tandasnya.