DPR sebut lelang barang sitaan tanggung jawab Kemenkeu bukan KPK

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam raker itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan proses lelang barang-barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Misbakhun, barang sitaan berarti dalam penguasaan negara. Karena itu, proses lelangnya seharusnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu.

"Saya ingin tahu mengenai barang-barang sitaan tersebut menggunakan anggaran balai lelang negara atau anggaran KPK? Dan kenapa eksposenya oleh KPK dan bukan oleh badan lelang negara?," ujar Misbakhun dalam keterangannya yang dikutip Kamis (5/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia juga mempersoalkan aset sitaan yang dihibahkan, namun seolah-olah pemberi hibahnya adalah KPK. Padahal, pihak yang berwenang dalam menghibahkan aset negara adalah menteri keuangan.

"Publik tahu bahwa semua barang lelang, barang sitaan itu kewenangan sepenuhnya di Kementerian Keuangan," tegasnya.

(mdk/sau)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

DPR Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya