Follow
DPR segera uji kelaikan calon gubernur BI Perrry Warjiyo
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan Rapat Badan Musyawarah terkait calon gubernur Bank Indonesia (BI), Selasa (6/3). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hasil Rapat Bamus hari ini langsung diserahkan kepada Komisi XI.
Hasil ini akan diteruskan untuk segera melaksanakan uji kelaikan dan kepatutan (Fit and Proper Test). "Sesuai prosedur diserahkan ke komisi terkait sehingga bisa dilaksanakan fit and proper sesegera mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
Politisi Gerindra ini menyebut belum mengetahui kapan agenda uji kelaikan itu dilakukan. Menurut Fadli, pihak Komisi XI yang akan merumuskan jadwal agenda uji kelaikan.
-
Kenapa Komisi XI DPR RI mengunjungi kantor FDIC? Melalui pertemuan ini, Puteri pun mempertanyakan terkait strategi FDIC dalam memenuhi pengembalian simpanan nasabah di bank gagal, khususnya simpanan nasabah yang melebihi batas penjaminan FDIC sebesar 250 ribu dolar AS per deposan per bank.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
"Mereka (komisi XI) yang akan merapatkan schedulenya, agendanya," kata dia.
Sebelumnya, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Gubernur BI baru. Nama Perrry Warjiyo dipilih sebagai calon tunggal. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan menerima surat tersebut pada saat Rapat Paripurna, Senin (5/3).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca Selengkapnya
Muhammad Herindra sebagai calon kepala BIN yang menggantikan Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya
Herindra sudah tiba sejak pukul 11.00 Wib. Dia didampingi sejumlah pimpinan DPR menuju Komisi I.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca Selengkapnya
Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.
Baca Selengkapnya
DPR resmi menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI
Baca Selengkapnya
Besok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengusulkan nama Kasad Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI baru.
Baca Selengkapnya