DPR soal satu harga BBM hingga Papua: Itu memang desakan kita!

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10). Nantinya, harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengaku mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut. Hal ini, katanya, sesuai dengan permintaan Komisi VII DPR yang meminta pemerintah dapat mampu meratakan harga BBM di seluruh Indonesia.

"Kita apresiasi. Memang harus begitu. Itu desakan kita dari komisi VII," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/10).

Meski demikian, Politikus Gerindra itu berharap nantinya pemerintah dapat pula meratakan harga gas di seluruh Indonesia. "Kita juga minta demikian juga untuk gas, sehingga harga BBM dan gas sama di seluruh Indonesia. Di draft RUU Migas demikian yang kami sepakati," ujar Gus Irawan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan alasan meratakan harga BBM di Papua dikarenakan melihat harga BBM di Papua bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Presiden Jokowi meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (Premium) kemudian menjadi Rp 25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp 40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp 6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ucap Presiden.

Presiden menjelaskan, kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian Barat dan Tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga nanti juga membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan.

"Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," pungkasnya.