ESDM: Penggunaan Jargas Rumah Tangga Bisa Kurangi Beban Impor LPG
Kontribusi jumlah jargas sambungan rumah tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi 8,17 juta MT.
Meningkatnya konsumsi LPG akan menambah beban subsidi tahunan untuk LPG. Selain itu menjadi penting untuk dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70 persen kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui sumber impor. Oleh karena itu pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.
"Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG," ujar Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN dikutip dari Antara.
"Oleh karena itu capaian pembangunan jargas sampai saat ini, serta pengembangan jargas dalam 5 tahun ke depan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kementerian ESDM," tambahnya dalam paparan yang disampaikan.
Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan. Selain itu juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk perihal terkait mekanisme subsidi jargas.
Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina juga optimis melanjutkan penugasan program pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas). Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional peran Jargas adalah untuk mendukung Pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian kebutuhannya dipenuhi melalui impor.
Saat ini, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar pada 18 provinsi, di 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun.
Proyek Strategis Jangka Panjang
Bagi PGN, jargas merupakan salah satu proyek strategis dalam rencana jangka panjang perusahaan, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan. PGN juga mengupayakan berbagai inisiatif yang dapat mendukung kesinambungan jargas, diantaranya seperti Program Pengembangan Kompetensi City Gas.
“PGN tahun ini targetnya 117 ribu SR, Insya Allah akan tercapai. Dalam mencapai target tersebut memang terdapat alternatif bauran energi lain serta evaluasi internal untuk pekerjaan di lapangan. PGN juga memerlukan dukungan partner. Arahan Pak Menteri juga bahwa kita tidak bekerja sendiri tapi harus share dengan partner,” ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini.
Tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan dan peningkatan pemakaian. Namun PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi maupun tanggung jawab sebagai badan usaha.
"PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. PGN percaya bahwa dengan jargas dimasifkan dapat berdampak pada pertumbuhan core business. Apabila bertujuan memberikan value ke masyarakat, pasti valuenya akan return ke perusahaan. Namun tetap terukur secara risiko dan sustainability bisnisnya," tutup Ratih.
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Ivan Gunawan Bongkar Hubungan dengan Ayu Ting Ting, Pernah Diajak Nikah dan Kesal Ogah Syuting Bareng Lagi
- Kronologi Satu Keluarga di Bogor Dianiaya 4 Orang Jelang Subuh, Satu Tewas Bersimbah Darah di Dalam Mobil
- Pestapora Pertamina Fastron 2024 Bakal Hadirkan Pengalaman Tiga Hari yang Tak Terlupakan
- Diduga Disadap Israel dan Dipasangi Peledak, Ahli Ungkap Bagaimana Pager Meledak Secara Bersamaan di Lebanon
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024