Follow
Faisal Basri nilai pemerintah keliru bentuk Holding BUMN Tambang
Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pemerintah keliru melakukan holdingisasi perusahaan sektor tambang dengan menempatkan PT Inalum sebagai induk holding. Sebab, basis industri Inalum berbeda dengan beberapa perusahaan yang dibawahinya.
"PT Inalum itu bukan perusahaan tambang, karena dia tidak menggali dari bumi seperti batubara, seperti nikel, tembaga dan bouksit. Dia hanya mengolah alumina menjadi aluminium," ujar Faisal di Hotel Westin, Jakarta, Senin (27/11)
Holding perusahaan tambang nantinya akan terdiri dari PT Timah (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) dan PT Bukit Asam (Persero). Sementara, PT Inalum (Persero) akan menjadi induk holding.
-
Siapa pemilik tambang ilegal? 'Tersangka sudah kami amankan setelah buron, dia adalah pemilik tambang batubara ilegal yang kami buru,' ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, Senin (21/10).
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana cara pengelola tambang beroperasi? “Salah satu dari empat tersangka itu adalah si pemilik lahan, yaitu saudara SN (76). Sementara tiga lainnya adalah pengelola atau pendana,“ ujar Kombes Edy dikutip dari ANTARA pada Jumat (28/7).
-
Bagaimana Muhammadiyah kelola tambang? 'Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,' kata Mu’ti.
-
Apa yang dimaksud dengan Bursa Karbon Indonesia? 'Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon yang dimana penyelenggara bursa tersebut adalah BEI melalui indeks IDXCarbon,' katanya.
Faisal mengatakan keempat anggota holding tersebut juga memiliki struktur pasar yang berbeda. Di mana apabila disatukan akan menimbulkan kekeliruan. "Struktur pasar dari aluminium itu alumina. Bouksit beda lagi, batubara juga beda, jadi struktur pasarnya beda," jelasnya.
Faisal menambahkan, seharusnya pemerintah melakukan holding dengan perusahaan sejenis. Contohnya, Inalum digabung dengan perusahaan pengguna produk Inalum.
"Perusahaan aluminium itu bisa disinergikan dengan pengguna aluminium itu. Bisa dengan Mitsubitsi atau apa itu. Nah, kita yang sekarang mau disinergikan ke hulu. Padahal seharusnya disinergikan bukan ke hilir," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya
Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Menteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca Selengkapnya
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat teguran dari anggota DPR dalam rapat.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan, proses pembuatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian.
Baca Selengkapnya
Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak ingin kekayaan alam milik daerah justru dimanfaatkan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu.
Baca Selengkapnya