Genjot Penyaluran KUR, Kemenperin Lakukan Pertukaran Data IKM dengan BRI

Merdeka.com - Kementerian Perindustrian terus berupaya mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Termasuk menghubungkan mereka dengan akses permodalan.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperkuat dan membantu penyaluran KUR.

"Kemarin kan pemerintah sudah menurunkan bunga KUR. Sekarang untuk produksi 60 persen dari pagu KUR secara keseluruhan. Ini kan potensial sekali buat mereka. Membantu sekali," kata dia, saat ditemui, di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (16/11).

Namun, salah satu bentuk kerjasama yang pasti, lanjut dia, terkait dengan penyediaan data pelaku usaha yang bakal mengakses KUR. Dengan demikian data yang diterima perbankan terkait pelaku usaha yang akan melakukan kredit dipastikan valid.

"Misalnya pihak perbankan kalau menyalurkan ke UKM A, dia (bank) bisa tanya pada kita. Ini benar tidak sih nih orang. Kita lagi susun datanya UKM yang menengah," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sepakat untuk menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen per Januari 2020. Suku bunga ini turun dari tahun ini yang dipatok 7 persen.

Januari 2020, Bunga Kredit Usaha Rakyat Turun Menjadi 6 Persen

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rapat tersebut memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen dari sebelumnya 7 persen.

"Telah disepakati KUR yang akan didorong ke depan adalah KUR yang pro kerakyatan. Januari suku bunga turun dari 7 persen menjadi 6 persen," ujar Menko Airlangga di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/11).

Adapun total plafon penyaluran KUR tahun depan naik sebesar 36 persen dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun sesuai dengan ketersediaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Penyaluran tersebut akan terus meningkat menjadi Rp325 triliun pada 2024.

"Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020," jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.

"Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi," paparnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha.

Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34 persen.

"Kredit Usaha Rakyat ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian," tandas Menko Airlangga.