Hingga Maret 2019, Restitusi Pajak Capai Rp 50,65 Miliar
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pengembalian kelebihan (restitusi) pajak hingga Maret 2019 mencapai Rp 50,65 miliar. Restitusi ini tergolong cepat jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan, restitusi pajak tahun ini naik sebesar 20 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya, pihaknya akan mengembalikan pajak kepada wajib pajak sekitar Rp 140 miliar tahun ini.
"Tahun lalu kayaknya restitusinya Rp 118 miliar, tambahlah 20 persen jadi Rp 140-an miliar. Sampai April sudah Rp 50,65 miliar. Jadi kalau kami tinggal bayar Rp 80-an miliar lagi tapi kan 9 bulan," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023 lebih tinggi? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,“ terang Edy.
Robert mengatakan, restitusi dilakukan setelah melakukan pengecekan setiap pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau orang pribadi. Dia mengakui restitusi ini berdampak pada perlambatan penerimaan pajak.
"Ini general kan setiap restitusi diperiksa. Di cek betul seperti apa. Memeriksa saja sudah kirim orang. Nah kalau yang dipercepat kan diteliti saja. Lihat administrasinya saja tanpa memeriksa kebenaran, Pembukuannya dikasih. Karena kita percaya dia secara substansi risiko cukup rendah," jelasnya.
Mengutip data APBN Kita edisi April 2019, untuk sektor perdagangan mengalami perlambatan penerimaan. Penerimaan sektor ini dicatat hanya tumbuh 1,32 persen secara year on year (yoy). Hal ini lebih disebabkan oleh besarnya restitusi pada triwulan-I 2019.
Peningkatan restitusi juga terjadi pada sektor industri pengolahan yang mengakibatkan penurunan penerimaan sebesar 8,81 persen (yoy) namun pada dasarnya penerimaan bruto sektor industri pengolahan masih tumbuh positif 5,08 persen (yoy).
Robert menambahkan, restitusi yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. "Ya harusnya iyalah (kepatuhan naik). Punya uang lebih banyak terus bisnisnya lebih lancar. Kan tidak perlu minjam uang dari bank juga," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca SelengkapnyaKinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya