Ikut Holding Infrastruktur, Jasa Marga Resmi Jadi BUMN Non Persero
Merdeka.com - Para pemegang saham menyepakati perubahan status PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dari Persero menjadi Non-Persero. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JSMR di Jakarta.
Direktur Utama JSMR, Dessy Arryani menjelaskan, perubahan status di atas merupakan bagian dari rencana pemerintah membentuk Perusahaan Induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur.
"RUPSLB diselenggarakan atas permintaan pemegang saham Perseroan berdasarkan surat Menteri BUMN RI," ujarnya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang ditunjuk untuk program dekarbonisasi BUMN? Dalam hal ini IDSurvey ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan NEK di BUMN pada tahun 2022.
Adapun BUMN yang akan digabungkan ke dalam perusahaan induk tersebut adalah JSMR, PT Waskita KaryaTbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. PT Hutama Karya (Persero) (HK) ditetapkan menjadi perusahaan induk.
Dia menambahkan, seluruh saham seri B milik pemerintah di JSMR akan dialihkan menjadi milik Hutama Karya. Meski begitu, pemerintah tetap punya kontrol atas JSMR selaku anggota holding tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Pemerintah masih punya saham seri A dwiwarna (golden share) yang memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah mengusulkan direksi atau komisaris," tandasnya.
Adapun untuk manfaat daripada Holding ini, dia menjelaskan bertujuan untuk efisiensi dan kapasitas keuangan.
"Lebih ke-efektivitas karena kan banyak sekali BUMN ya hari ini digabung. Dan dari BUMN menjadi besar karena kapasitas keuangannya, kejutan keuangannya lebih besar kan digabung sehingga otmotis levelnya lebih tinggi," imbuhnya.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, terintegrasi dengan lima moda transportasi.
Baca SelengkapnyaPerombakan direksi esuai dengan hasil keputusan para Pemegang Saham PT MRT Jakarta per tanggal 30 Oktober 2023
Baca Selengkapnya7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaPada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.
Baca SelengkapnyaPembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaSebelum menjadi komisaris utama PT MRT Jakarta, Heru Budi juga mendapat penugasan baru dari Pemerintah Pusat.
Baca SelengkapnyaAda beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaBUMN yang dilebur ini tidak akan lagi adu tender jika terdapat satu proyek.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, merger BUMN Karya membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun. Rencana ini akan masuk roadmap BUMN 2024-2034.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir menunjuk Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Baca Selengkapnya