Inflasi Indonesia 2022 Diproyeksi Bisa Capai 6 Persen, ini Alasannya
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47 persen (yoy). Secara bulanan inflasi ini mengalami kenaikan 0,95 persen (mtm).
Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan memprediksi, tingkat inflasi Indonesia bisa meningkat di atas 5 persen hingga 6 persen. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga komoditas dari energi sebagai dampak dari geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
"Harga energi kita ke depan ini tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga BBM dan ini bisa mendorong inflasi," kata Heri dalam Tanya BKF: Mengoptimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi ke Depan, Jakarta, Jumat (13/5).
-
Kenapa rupiah Indonesia hiperinflasi pada tahun 1963-1965? Di awal kemerdekaan Indonesia, sistem nilai tukar rupiah yang diterapkan yaitu kurs tetap. Artinya, sebuah negara harus ada cadangan devisa yang terkontrol. Akan tetapi sebagai negara baru Indonesia hanya punya sedikit cadangan devisa. Ekonomi Indonesia kemudian diperburuk saat bergulirnya agresi militer Belanda II.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Kenapa suhu di Indonesia meningkat? Dan di beberapa waktu terakhir ini, suhu udara maksimum di Indonesia berada dalam kisaran 34-36 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu udara di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%? 'Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,' ujar Bahlil saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (17/7).
-
Apa nama mata uang Indonesia? Rupiah merupakan nama mata uang Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia.
Bila dibandingkan dengan negara lain, inflasi yang mencapai 6 persen masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Apalagi harga pangan juga masih stabil yang tercermin dari harga beras yang masih bisa dikendalikan.
Di sisi lain nilai tukar Rupiah masih stabil karena kinerja ekspor yang masih mencatatkan surplus selama 23 bulan berturut-turut. "Dampak Rupiah dengan inflasi ini harus bisa diukur dengan dijaga agar relatif rendah tapi kalau ini naik, harus bisa menjaga ekonomi kita," kata dia.
Menurut Heri, setelah negara mampu mengendalikan penyebaran virus corona, maka tantangan kali ini berupa kenaikan inflasi. Tantangan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia melainkan berbagai negara di dunia.
"Inflasi adalah tantangan yang terbesar setelah Covid-19 untuk seluruh negara tak terkecuali Indonesia," kata dia.
Untuk itu, menurut Heri, setiap negara termasuk pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih pada tren kenaikan inflasi ini. Sebab inflasi terjadi tidak seketika saja mengingat rantai pasok kebutuhan sangat penting. Bahkan dia menyarankan agar negara juga membuat tim khusus yang memantau kenaikan inflasi.
"Hemat kami mungkin selain sudah ada Satgas Covid-19 kita perlu ada juga Satgas Inflasi," katanya.
Pemerintah Klaim Inflasi Masih Bisa Dikendalikan
Di sisi lain pemerintah menilai tingkat inflasi Indonesia masih sesuai dengan sasarannya. Berada dalam rentang yang diasumsikan dalam APBN 2022 sebesar 2 persen 4 persen.
"Inflasi Indonesia ini masih rendah dari negara lain dengan angka 3,5 persen di bulan April. Ini masih dalam range yang kita rencanakan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam kesempatan yang sama.
Namun pemerintah akan memantau khusus perkembangan inflasi tersebut. Terutama untuk sektor energi dan bahan pangan karena dampaknya harus dimitigasi. "Sejauh ini kita masih bisa mitigasi sehingga inflasi yang bertransisi ke rumah tangga bisa ditahan dengan baik," ungkapnya.
Maka, kata Febrio pemerintah akan menggunakan instrumen APBN sebagai syok absorber. Menjadikan APBN sebagai bantalan agar dampak keniakan inflasi tidak begitu bergejolak di tingkat masyarakat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tak mencapai target pemerintah karena dipengaruhi gejolak ekonomi global.
Baca SelengkapnyaTak heran, komoditas ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia sangat tergantung dengan komoditas ini, kenaikan harga beras semakin menghimpit masyarakat paling miskin.
Baca SelengkapnyaArtinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang masih positif.
Baca SelengkapnyaSelain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski perekonomian dunia melambat.
Baca SelengkapnyaSektor properi didorong pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100 persen untuk semua jenis properti.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dikontribusikan oleh belanja konsumsi masyarakat hingga masuknya investasi.
Baca SelengkapnyaBI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 tetap sebesar 2,7 persen (yoy), yang disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaKonflik Iran Vs Israel berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan subsidi BBM pemerintah bengkak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca Selengkapnya