Ini dua pilihan untuk DPR sebelum tetapkan revisi UU Migas

Merdeka.com - Mantan Anggota Satgas Anti-Mafia Migas Fahmi Radhi angkat bicara terkait molornya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Menurut Fahmi, molornya pembahasan hanya menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan sengaja menahan pembahasan. Padahal, beleid Migas tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

"Tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda lebih lama lagi penyelesaian revisi UU Migas, harus dipercepat dalam waktu dekat ini," ujar Fahmi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10).

Pembahasan ini sendiri telah berlangsung sejak 2010 lalu, namun sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai undang-undang migas yang baru. Fahmi menduga, ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan dalam merevisi terutama fungsi SKK Migas. Pertama, SKK Migas dijadikan sebagai BUMN Khusus, yang membagi kewenangan kepada Menteri ESDM sebagai perumus kebijakan.

"Pertamina sebagai operator dan BUMN Khusus (SKK Migas) berfungsi sebagai regulator dan kontrol," ucap Fahmi.

Opsi atau pilihan kedua, menyerahkan fungsi SKK Migas sebagai regulator dan kontrol kepada Pertamina. Dengan memberikan fungsi regulator dan kontrol serta operator akan memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk menjalankan fungsinya sebagai representative negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Penggunaan skema dua kaki harus dirumuskan tata kelola yang transparan agar dapat diminimalisir adanya konflik kepentingan Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, kontrol dan operator," ungkapnya.

Selain itu, perlu ada pemisahan dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Regulator dan kontrol dilaksanakan oleh Pertamina sebagai holding migas, sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan di bawah holding Pertamina.