Ini langkah Aceh atasi kelangkaan LPG 3 Kg

Merdeka.com - Pemerintah Aceh menjalin kerja sama dengan PT Pertamina untuk melakukan pengawasan distribusi gas LPG tabung 3 kilogram (Kg). Kerja sama ini dilakukan mengingat selama ini sering terjadi kelangkaan gas melon tersebut setiap akhir tahun.

"Kelangkaan gas LPG 3 Kilogram sering terdengar di sepanjang akhir tahun, bukan hanya di Aceh tetapi juga di seluruh Indonesia," kata Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Pendopo Wagub, Kamis (21/12).

Kata Nova, masyarakat selama ini mengeluh sulitnya mendapatkan LPG 3 Kilogram dan ini menjadi persoalan tersendiri, baik itu pihak Pertamina maupun pemerintah daerah. Padahal Pertamina sudah menyalurkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah setiap daerah.

"Namun pada tingkat pengecer dijumpai adanya penyalur yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, indikasi adanya penimbun dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," tegasnya.

Mengingat persoalan tersebut terus terjadi, maka penting Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan perjanjian kerjasama. Bahwa pemerintah tidak menutup mata dengan kejadian ini. Masyarakat harus memperoleh haknya dan penyaluran harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita semua tentu tahu, dengan kondisi geografis Aceh tugas yang diemban Pertamina dalam penyaluran LPG 3 kilogram tidaklah mudah," tegasnya.

Oleh karena itu, telah menjadi komitmen Pemerintah Aceh untuk memberi perhatian yang serius dan dukungan terhadap penyaluran LPG 3 Kilogram ini.

"Kami mengharapkan juga dukungan berbagai pihak, baik Pemerintah Kabupaten/Kota, aparat penegak hukum, masyarakat dan media untuk bersama-sama mendukung penyaluran LPG 3 Kilogram tepat sasaran," pintanya.

Nova berharap, dampak dari perjanjian ini di samping dapat mengamankan kuota LPG 3 kilogram, dalam penyalurannya menjadi tepat sasaran. Sehingga bisa menciptakan rantai pasok yang lebih baik, sehingga ke depan kelangkaan dan potensi penyimpangan tidak terjadi lagi di Aceh.

"Kami berharap kerjasama ini dapat menciptakan hubungan yang baik pihak-pihak yang terlibat, sebagai tujuan akhir tentunya kerjasama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutupnya.