Follow
Ini masalah utama institusi pajak dalam kumpulkan penerimaan negara
Merdeka.com - Penerimaan pajak hingga September 2017 baru mencapai 60 persen dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.307,7 triliun. Padahal, tahun 2017 akan segera berakhir dalam tiga bulan mendatang.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengatakan tantangan terbesar dalam mengamankan penerimaan pajak adalah mengumpulkan data wajib pajak. Sebab, apabila terlalu gencar dilakukan dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian.
"Tantangan terbesar penerimaan kita, sebenarnya mengoptimalkan data (wajib pajak) yang ada tanpa menimbulkan atau tidak mengganggu perekonomian. Sehingga harus hati-hati," ujar Yon saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta, Sabtu (14/10).
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Kenapa UMKM di Bontang perlu memahami pajak? Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait rendahnya pemahaman mengenai perpajakan.
-
Apa yang menjadi tugas utama DKPP di Jawa Tengah? Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Yon mengatakan dalam mengatasi hal tersebut, pihaknya selalu berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pengumpulan data wajib pajak dilakukan berdasarkan regulasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
"Kita usakan kita lakukan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita, dengan data sevalid valid nya sambil memberikan pengertian kepada masyarakat. Artinya, kegiatan sosialisasi lagi sebanyak-banyaknya kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca Selengkapnya
Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya