Investasi Asing Rp700 Triliun Masuk Indonesia Terkendala Perizinan

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, animo investor asing masuk ke Indonesia tidak menurun. Saat ini, sebanyak Rp700 triliun investasi siap antre masuk ke Indonesia. Hanya saja, investasi itu terkendala berbagai masalah domestik.

"FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri. Sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," kata Bahlil saat menerima Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menambahkan, saat ini sebanyak 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp700 triliun ke Indonesia. Perusahaan tersebut siap masuk ke berbagai sektor usaha. Hanya saja, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen. Sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

"Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari," imbuhnya.

Dengan demikian, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik, di samping terus mempromosikan investasi di Indonesia. "Kita akan benahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, dan pengadaan lahan. Kita juga akan selesaikan masalah koordinasi di daerah," jelasnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembaga atau di daerah. Karena itu, dalam waktu dekat akan ada terobosan kebijakan baru guna mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas percepatan investasi BPKM.

Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020

Pemerintah mendorong kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan perizinan akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020). Saat ini, naskah akademis Omnibus Law telah diselesaikan.

"Pemerintah akan melanjutkan koordinasi agar di bulan Desember 2019 draft dan naskah akademik bisa diselesaikan. Saat ini naskah akademik sudah selesai. Dan kontennya tadi sudah sebagian besar disepakati dalam rapat," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).

Menko Airlangga menjelaskan Omnibus Law ini akan membahas ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi. Di sini juga akan dimasukkan terkait kemudahan berusaha, terkait juga dorongan untuk riset dan inovasi. Termasuk di dalamnya bagaimana membuat inovasi menjadi bagian daripada peningkatan daya saing.

"Dalam omnibus juga disiapkan yang terkait dengan administrasi pemerintahan, di mana tentunya pak presiden memiliki kewenangan untuk mengoverhaul, baik dalam bentuk Perpres terkait dengan keputusan yang sudah diambil, baik kementerian ataupun pemerintahan provinsi atau di bawahnya," tuturnya.