Jabar anggarkan Rp 20 miliar untuk operasi pasar jelang Ramadan

Merdeka.com - Menghadapi Ramadan, permasalahan pangan kerap dihadapkan dengan kenaikan harga. Apalagi saat menghadapi Idul Fitri kenaikan kembali meningkat. Pemprov Jabar pun sudah siap melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan operasi pasar murah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, untuk operasi pasar murah, pihaknya menganggarkan hingga Rp 20 miliar. Anggaran ini untuk mensubsidi operasi pasar murah bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.

"Pelaksanaan operasi pasar murah ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan besar subsidi antara Rp 10 miliar sampai Rp. 20 miliar per tahunnya," kata Iwa dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 1438 Hijriah/2017 Masehi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (4/5). Dalam rapat itu hadir langsung Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita‎.

Iwa melanjutkan, operasi pasar nantinya akan menyasar pada data Tim Nasional Pencegahan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang sudah dimutakhirkan kepada Pemutahiran Basis Data Terbaru (PBDT). Sehingga operasi pasar murah akan tepat sasaran.

Dia menyebutkan komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disubsidi dalam operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat yang biasanya menjadi penyumbang lonjakan harga. Yakni, beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam negeri, daging ayam serta daging sapi.

"Adapun besarannya subsidinya berkisar antara Rp 6.000 per kg untuk beras, minyak goreng Rp 6.000, gula pasir Rp 7.000 dan telur ayam negeri masing-masing Rp 12.000, daging ayam Rp 15.000 dan daging sapi Rp 60.000 per kg nya," jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan harga barang dan jasa selama April 2017 di Jawa Barat tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi. Antara tarif listrik, bawang putih, jeruk, tomat sayur, daging ayam ras, jengkol, tarif pulsa ponsel, rokok kretek, emas perhiasan, gado-gado, papaya, bensin dan rokok kretek filter.

Untuk itu, Iwa menegaskan perlu perhatian dari berbagai pihak untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang Ramahan dan Lebaran.

"Sesuai dengan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi), perlu meningkatkan peranannya dalam melindungi masyarakat dari dampak inflasi, agar inflasi tidak terlalu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, yang berarti pula secara tidak langsung pemerintah daerah menunjukan perannya dalam mengendalikan inflasi," tuturnya.

Dalam rapat itu, Mendag Enggartiasto sendiri sudah mengingatkan para spekulan untuk tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat dengan meraup keuntungan banyak. Pemerintah akan menindak oknum-oknum spekulan yang menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan. Ulah pengusaha nakal ini dinilai sangat merugikan masyarakat apalagi tidak berdampak positif bagi petani ataupun peternak.

"Disparitas harga tidak dinikmati petani tapi oleh oknum sepekulan yang mengambil keuntungan sesaat.‎ Tentu kita tidak biarkan. Kita tidak akan mentolerir itu," kata Enggartiasto.

Pihaknya berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengupayakan stabilisasi harga serta pasokan pangan jelang Ramadhan dan Lebaran. Diharapkan upaya antisipasi ini dapat membantu menekan lonjakan harga yang mungkin terjadi.