Janji Turunkan PPh Badan, Prabowo-Sandi Ingin Pertukaran Ekonomi Berada di Masyarakat

Merdeka.com - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjanjikan kebijakan reformasi perpajakan dan perekonomian, apabila memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Reformasi tersebut bertujuan untuk menstimulus perekonomian di Tanah Air.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Mardani Ali Sera mengatakan, kerangka reformasi perpajakan yang dicetus Prabowo-Sandi menginginkan lebih banyak pertukaran ekonomi berada di masyarakat. Salah satunya dengan cara menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

"Makanya kerangka Prabowo-Sandi PPh 21 mau kita turunin, PPh Badan mau kita turunin. Jadi makin banyak uang ada di masyarakaat itu makin membuat pertukaran ekonomi tinggi," kata Mardani dalam sebuah diskusi Menilik Politik Pajak Rendah dan Berkeadilan, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (25/1).

Mardani menilai, dengan penurunan pajak tersebut secara otomatis diikuti oleh bunga bank yang juga akan berdampak rendah. Ketika pinjaman bank rendah, maka investasi bukan lagi dalam bentuk surat utang ataupun portopolio keuangan, melainkan berasal dari sektor rill.

"Secara umum Prabowo-Sandi ingin ramah kepada pelaku usaha tetapi yang sama dengan spending yang kualitas sehingga asas keadilan tetap terjaga baik," katanya.

Seperti diketahui, terkait dengan penurunan PPh Badan sendiri Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah mengkaji permintaan pengusaha soal penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.

"Sedang dikaji di tim kementerian keuangan, apa dampaknya, bagaimana sustainabilitynya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) supaya hati-hati," kata Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan.

Meski demikian, dia menyebut bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang tercatat memberlakukan PPh Badan dengan persentase tinggi. Dibanding Eropa, PPh Badan Indonesia tidak berbeda jauh.

"Masih ada PPh badan yang tarifnya lebih tinggi dari Indonesia. Kalau dibandingkan ke Eropa, kita masih enggak tinggi-tinggi amat karena banyak tarif PPh badan di Eropa yang lebih tinggi dari kita," ujarnya. (mdk/idr)