JK akui pemotongan anggaran K/L akan berpengaruh pada kinerja

Merdeka.com - Pemerintah terus berusaha mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp 50 triliun. Pos-pos yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain perjalanan dinas, rapat kerja pemerintah, seminar, honorarium kegiatan, serta belanja jasa seperti pembuatan spanduk kegiatan.

Pemangkasan anggaran belanja tersebut dikhawatirkan mengganggu kinerja Kementerian/Lembaga.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui pemangkasan anggaran belanja memang berpengaruh terhadap program atau hasil kerja K/L. Namun, JK menegaskan, pemerintah tidak akan mengutak-atik pos-pos belanja vital, termasuk program pembangunan infrastruktur.

"Tentu efeknya adalah ada sektor-sektor yang selama ini dianggarkan tentu harus dikurangi. Pasti punya efek tapi kita usahakan seminimum mungkin efeknya sehingga yang diturunkan itu anggaran rutin, perjalanan dinas, seminar, penerbitan apa, iklan-iklan, seperti itu. Tapi juga memang tidak lepas juga daripada beberapa program tapi bukan program infrastruktur," ujar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/6).

JK menjelaskan, pemotongan anggaran harus dilakukan pemerintah lantaran sisi penerimaan negara, khususnya dari sisi pajak, tidak mencapai target pada 2015.

"Anggaran ini kan dibuat 2015, perkembangan waktu, perkembangan ekonomi dunia, harga-harga, menyebabkan sisi penerimaannya kita tidak bisa capai. Karena itu tidak bisa dicapai maka otomatis pengeluarannya harus diturunkan. Karena kalau tidak, defisitnya bisa lebih dari 3 persen. Itu melanggar Undang-undang," jelas JK.

Seperti diketahuai, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.060 triliun meliputi penerimaan pajak penghasilan non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas.

Angka tersebut tidak mencapai target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.294 triliun. Maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun. (mdk/sau)