Jokowi Optimis Hilirisasi Nikel Mampu Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis permasalahan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan akan selesai dalam 3 tahun, jika program hilirisasi mineral khususnya nikel berjalan.

Menurutnya, defisit neraca dagang dan neraca berjalan merupakan masalah yang bertahun-tahun belum bisa diselesaikan, meski kontribusi ekspor sumber daya alam dari pertambangan besar.

"Berkaitan dengan current account deficit dan defisit neraca dagang yang sudah bertahun-tahun tak bisa kita selesaikan, sulit kita selesaikan. Meski kita tahu ekspor tambang berikan kontribusi besar pada neraca dagang kita," kata Jokowi saat menghadiri pemberian penghargaan IMA, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11).

Jokowi pun menginginkan, Indonesia tidak ketergantungan mengekspor mineral mentah, dengan melakukan hilirisasi mineral untuk menciptakan barang setengah jadi hingga barang jadi.

"Sebab itu saya ajak, mengenai kepentingan hilirisasi. Saya ajak sore ini kita semuanya untuk memulai proses barang-barang tambang kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi," ujarnya.

Jokowi mengaku sudah menghitung dengan menghentikan ekspor nikel dan mengolahnya di dalam negeri, akan memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan dalam tiga tahun.

"Kalau semuanya menuju pada hilirisasi dan industrialisasi, barang jadi dan setengah jadi, saya yakin tak sampai 3 tahun, semua problem defisit bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 tahun. Itu hanya satu komoditas saja. Yang namanya nikel," ujarnya.

Selain menguntungkan negara, pengolahan mineral di dalam negeri juga akan menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. "Sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar dan tentu saja penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.

Pengolahan Limbah Nikel Ditargetkan Rampung Akhir 2019

Pemerintah tengah melakukan finalisasi pembangunan fasilitas pengolahan limbah nikel maupun limbah lithium baterai. Proses finalisasi ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proses ground breaking fasilitas pengolahan limbah tersebut dapat mulai setelah keluarnya aturan yang menjadi payung hukum.

"Masalah Lithium baterai masalah HPAL dan limbahnya, tadi kita finalisasi kita harap tanggal 18 Desember, selama satu bulan ini kita kerja terus," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Senin (18/11).

Sementara itu, syarat lain untuk pembangunan fasilitas tersebut, yakni proses pengurusan AMDAL pun diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Menurutnya, hasil dari pengolahan limbah smelter dan limbah lithium baterai tersebut dapat dipakai kembali. Dengan demikian, lanjut Luhut, pengambilan nikel ore dapat ditekan.

"Jadi nanti dari itu kita bisa ekstrak 98,5 persen lithiumnya, sehingga nanti akan mengurangi kita mengambil nikel ore, membuat kita lebih sustain," jelas dia.

Terkait nilai investasi untuk pembangunan tersebut, kata Luhut, bakal membutuhkan dana USD 3,2 miliar. "Sekarang lagi proses finalisasi. Itu nanti kalau semua jalan, insya Allah kita jadi akhir tahun ini sudah bisa announce mungkin USD 3,2 miliar," jelas dia.

Pelarangan Ekspor Nikel

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, pelarangan ekspor nikel ditetapkan per 1 Januari 2020, untuk mendorong pengembangan industri mobil listrik. Pelarangan ini termasuk untuk kadar rendah di bawah 1,7 persen yang sebelumnya boleh diekspor.

"Pemerintah dengan pertimbangan cost benefit-nya mengambil insiatif menghentikan ekspor nikel segala kualitas. Dulu di bawah 1,7 diekspor atas dasar itu kita hentikan," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/9).

Menurutnya, nikel kadar rendah yang mengandung mengandung lithium dan kobalt, saat ini sudah bisa diolah dengan teknologi hidrometalurgi untuk dijadikan komponen baterai yang bisa mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Kedua saat ini perkembangan teknologi sudah maju, justru dapat mengelola nikel kadar rendah, nikel tersebut dapat digunakan sebagai komponen baterai," imbuhnya.

Saat ini ada empat perusahaan yang sedang dibangun untuk mengelola nikel kadar rendah menjadi baterai kendaraan listrik. Jika empat pabrik tersebut beroperasi maka total kebutuhan nikel kadar rendah pada 2021 akan mencapai 27 juta ton per tahun.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com