Kemendagri beberkan persoalan perizinan Meikarta
Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar rapat membahas perizinan Meikarta. Rapat tersebut dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat tersebut dibahas Lippo Group yang melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin yang dimiliki belum lengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menilai, persoalan Meikarta berada di antara peraturan dan kebutuhan akan hunian. Sehingga harus dicari solusinya agar Meikarta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain tidak menyalahi aturan.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Gimana proses pembangunan BRT di Medan? Salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan, kata Suhartono, pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023. Selanjutnya mengenai masalah operasional, ungkap Suhartono, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) sebanyak 551 armada. Dikatakannya, BRT yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa tujuan pembangunan Pesanggrahan Menumbing? Tujuan didirikannya bangunan ini sebagai tempat istirahat para penambang Timah.
-
Kenapa Pemprov Jateng dorong warga binaan memilih? Oleh karena itu, ia mendorong agar warga binaan baik di lapas maupun rutan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024.“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,“ kata Nana usai menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).
"Kebutuhannya memang ada percepatan investasi ada kebutuhan perumahan, ikon Bekasi Meikarta ini. Tapi di sisi lain aturan jangan ditabrak. Jadi kalau dia mau memenuhi ke arah kebutuhan saja itu pasti nabrak aturan, kalau dia murni masuk ke peraturan saja dia pasti akan berhenti karena peraturan banyak yang belum tersiapkan sehingga posisinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan, cari titik kompromi," kata Sumarsono, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9).
Sejauh ini Meikarta baru mengantongi izin lokasi dan IPPT. Namun, lanjut Sumarsono, sesungguhnya Lippo Group telah mengambil langkah-langkah untuk memperoleh semua izin yang dibutuhkan.
"Meikarta sudah bersurat minta rekomendasi ke gubernur, Meikarta sudah membuat AMDAL, numpuk semua di Pemkab yang tidak bisa diproses karena menunggu rekomendasi gubernur," ungkapnya.
Rekomendasi Gubernur dibutuhkan sebab Bekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 jiwa. Persoalannya, belum ada peraturan gubernur yang menjadi dasar untuk rekomendasi gubernur. "Jadi ini berturut-turut Pergub belum ada, rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek," jelasnya.
Menurutnya, belum adanya Pergub ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. "Kami akan cek ke Jabar kenapa pergubnya lambat dikeluarkan, jadi ini bagian daripada masalah yang akan kami selesaikan sebagai bentuk kesimpulan dari rapat hari ini kita akan konsolidasikan pemerintah Jabar sama pemkab Bekasi terkait dengan isu-isu permasalahan Meikarta," ucapnya.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek Meikarta dilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
James Riady pun berjanji akan terus berbenah untuk lebih baik ke depannya. "Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan sebelas juta defisit rumah," ungkapnya di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9).
Untuk diketahui, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menegaskan status pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman Meikarta Lippo Cikarang harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan izin legal.
Deddy mengungkapkan, pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
"Saya cek di Pemprov belum ada permohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi," kata Deddy. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaJika proyek pengerjaan lahan parkir minimarket dilanjutkan, setidaknya ada 14 pohon yang akan ditebang.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaWarga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaTanggapan Heru soal Blusukan Gibran Keluar Masuk Kampung Jakarta
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya