Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenhub Masih Kaji Penyesuaian Tarif Ojek Online, Belum Tentu Naik

Kemenhub Masih Kaji Penyesuaian Tarif Ojek Online, Belum Tentu Naik Ojek Online di Jakarta. ©2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, mengatakan pihaknya masih mengkaji soal tarif ojek online (ojol). Kemenhub mengungkapkan tarif ojol nantinya bisa naik, turun, atau bahkan tetap.

"Saya katakan evaluasi itu berarti bisa naik bisa turun atau sesuai sekarang," kata Budi kepada awak media, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (24/1).

Selanjutnya, pihaknya pun masih dalam proses membahas persoalan kemitraan ojol. Dirinya mengatakan, akan ada kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelesaikan terkait pengemudi ojol.

"Lagi proses kita tadi, tadi kan yang kita bahas baru masalah kemitraan, dan tadi ada di kementerian tenaga kerja yang akan membantu kita dalam merumuskan yang diharapkan pengemudi, kan mereka menginginkan peran bargaining position (nilai tawar) yang kuat sebagai mitra itu seperti apa," jelasnya.

Kemudian terkait tata cara suspend yang dialami oleh pengemudi ojek online, dibutuhkan beberapa kali kajian, untuk menetapkan peraturan yang tepat untuk pengemudi ojol. "Nah selama ini mereka merasakan kalau disuspend langsung begitu saja, tadi baru proses mungkin butuh berapa kali putaran untuk bisa apakah nanti dengan peraturan menteri tenaga kerja atau apa," jelasnya.

Ojek Online jadi Angkutan Umum

Sementara itu, terkait isu ojol yang akan dijadikan angkutan umum, Budi mengatakan hal itu belum tentu.

Meskipun saat ini ojol marak di mana-mana, namun tetap menurut Budi kendaraan bermotor yang digunakan ojol, termasuk sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan sebagai angkutan umum.

"Ya, tapi kan dalam regulasi kita perlindungan keselamatan dan keamanan bagi para pengguna kendaraan bermotor, yang sepeda motor digunakan untuk kepentingan masyarakat kan, bukan sebagai angkutan umum kan, nomor peraturannya agak beda. Mungkin bisa dilihat seperti itu," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya

Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.

Baca Selengkapnya
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

Baca Selengkapnya
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Kemenhub Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif KRL dalam Waktu Dekat
Kemenhub Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif KRL dalam Waktu Dekat

Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu

KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini

Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.

Baca Selengkapnya
Bulan Depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba, Berapa Tarifnya Setelah Disubsidi Negara?
Bulan Depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba, Berapa Tarifnya Setelah Disubsidi Negara?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.

Baca Selengkapnya
Biaya Ojol dan Taksi Online di Jatim Kini Diatur Keputusan Gubernur, Untungkan Semua Pihak
Biaya Ojol dan Taksi Online di Jatim Kini Diatur Keputusan Gubernur, Untungkan Semua Pihak

Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.

Baca Selengkapnya
Tarif Promo LRT Jabodebek Kemungkinan Diperpanjang
Tarif Promo LRT Jabodebek Kemungkinan Diperpanjang

Perpanjangan tarif promosi LRT tersebut sedang didiskusikan oleh Direktorat Jenderal Perkerataapian Kemenhub dan pihak LRT.

Baca Selengkapnya
Tuntutan Demo Ojol ke Pemerintah: Revisi Aturan Tarif Layanan hingga Payung Hukum Pengemudi
Tuntutan Demo Ojol ke Pemerintah: Revisi Aturan Tarif Layanan hingga Payung Hukum Pengemudi

Ribuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.

Baca Selengkapnya
Tarif TransJakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Diusulkan Rp5.000
Tarif TransJakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Diusulkan Rp5.000

Tarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya