Kementerian PUPR Siap Bedah 5.700 Rumah Warga Korban Gempa Palu
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan menyalurkan program bedah rumah untuk 5.700 unit rumah pasca gempa di Sulawesi Tengah.
Setiap rumah yang dibedah nantinya akan mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa peningkatan kualitas rumah swadaya senilai Rp17,5 juta.
"Kementerian PUPR akan terus membantu masyarakat di Sulteng khususnya di Palu untuk bangkit pasca bencana alam dengan menyalurkan program BSPS atau bedah rumah," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, Minggu (24/11).
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Bagaimana BRI membantu warga terdampak kekeringan? Total dana yang dikeluarkan untuk penyaluran air bersih itu adalah Rp16 juta. 'Kalau mekanismenya dari kepala cabang kami untuk tanggap darurat ini punya kewenangan mengeluarkan dana sampai Rp50 juta per kasus. Jadi misalnya sekarang tanggap darurat di kasus kekeringan beliau punya kewenangan mengeluarkan maksimal Rp50 juta,'
Menurut Khalawi, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni.
"Jika rumah masyarakat layak huni tentunya akan tercipta generasi muda Indonesia ke depan yang sehat, cerdas dan memiliki daya saing. Program BSPS ini kami salurkan ke seluruh wilayah Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," terangnya.
Pro Aktif Data Rumah Masyarakat
Dia menambahkan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak akan tinggal diam jika masih ada rumah yang tidak layak. Pihaknya akan pro aktif dengan melakukan pendataan rumah masyarakat.
Adanya program BSPS juga mendorong pola gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu dikarenakan dalam proses pembangunannya masyarakat harus melaksanakan pembangunan rumah secara berkelompok.
Khalawi berharap, setelah mendapatkan dana BSPS, masyarakat tidak hanya fokus dalam membangun rumah tapi juga perlu memperhatikan sanitasi yang ada khususnya kamar mandi yang ada di dalam rumah.
"Secara ekonomi mereka tidak mampu memperbaiki rumahnya dan pemerintah menyalurkan dana BSPS senilai Rp17,5 juta sebagai stimulan agar masyarakat sekitarnya serta saudaranya saling membantu dan akhirnya terwujudlah rumah yang layak," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaSuharyanto juga memberikan bantuan secara simbolis kepada para warga yang terdampak gempa.
Baca SelengkapnyaProgram itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak.
Baca SelengkapnyaKorban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan bakal menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaRatusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menargetkan 15.225 unit RTLH bisa dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan proses relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar hujan di Sumatera Barat (Sumbar) segera dimulai.
Baca SelengkapnyaJokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak
Baca SelengkapnyaBagi JK, rumah susun jauh lebih aman, lebih bersih serta menghemat lahan.
Baca SelengkapnyaBrantas Abipraya (Persero) kembali membuktikan kehadirannya untuk Indonesia dengan berperan aktif turut membangun 2.100 Rumah Khusus
Baca Selengkapnya