Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Keran Impor Dipermudah, Pemerintah Waspadai Defisit Transaksi Berjalan Melebar

Keran Impor Dipermudah, Pemerintah Waspadai Defisit Transaksi Berjalan Melebar Mendag Agus Suparmanto. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Pemerintah bakal mempermudah izin impor bahan baku dalam rangka menangani dampak virus corona. Berbagai izin kemudahan ini bakal berdampak pada makin melebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, dipermudahnya keran impor agar industri bisa meningkatkan kapasitas produksi di tengah tekanan dampak virus corona. Namun, kondisi ini berpotensi membuat defisit transaksi berjalan makin melebar.

"Kemudahan impor ini tetap sesuai arahan Bapak Presiden," kata Agus di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan ini diambil karena beberapa hari ke depan pemerintah harus simplified dengan regulasi yang ada.

Sehingga untuk ekspor yang mempersulit akan dimudahkan. Tujuannya agar mempercepat akselerasi untuk peningkatan ekspor.

"Dengan kondisi seperti ini, kita harus lihat mana-mana yang harus kita sederhanakan, yang dianggap bisa mempercepat ekspor," tandasnya.

Impor Bahan Baku Terus Dipermudah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang lantaran Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat. Menurutnya, adanya virus corona atau (COVID-19), kapasitas produksi produk manufaktur yang sebelumnya berpusat di China kini berbelok ke Indonesia.

"Saya senang sebelum ada corona masuk ke kita. Saya sudah mendapat laporan bahwa PMIpurchasing managers' index itu naik kita. Itu bagus. Artinya apa? Ada pesanan dari negara lain yang dulu masuk ke China itu belok ke kita. Bagus sudah di atas 50. China anjlok jadi 35. Kita di atas 50," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja kementerian perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Adanya kenaikan tersebut, menurut Presiden Jokowi, menjadi peluang bagi Indonesia. Dia pun meminta pasokan (supply) bahan baku bisa terus terpenuhi. Salah satunya dengan prosedur supply direlaksasi dan disederhanakan.

"Kalau ada tambahan pesanan, kemudian supply bahan baku tidak ada, percuma. Mau ngerjain apa. Ini ada peluang, ada kesempatan," ungkap Presiden Jokowi.

"Jadi namanya impor bahan baku berilah betul-betul perhatian," lanjut Presiden Jokowi.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peraturan Mendag Ini Disebut Bikin Industri Tekstil Dalam Negeri Terancam
Peraturan Mendag Ini Disebut Bikin Industri Tekstil Dalam Negeri Terancam

Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Aturan Ini Dianggap Industri Tekstil Dalam Negeri Makin Terpuruk, Begini Bantahan Wamendag
Aturan Ini Dianggap Industri Tekstil Dalam Negeri Makin Terpuruk, Begini Bantahan Wamendag

Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Sering Ubah Aturan Impor Barang Hingga Buat Kontainer Tertahan di Pelabuhan
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Sering Ubah Aturan Impor Barang Hingga Buat Kontainer Tertahan di Pelabuhan

Sejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.

Baca Selengkapnya
Aturan Impor Berubah-ubah, Menteri Agus: Pengusaha Industri Jadi Bingung dan Takut Bangkrut
Aturan Impor Berubah-ubah, Menteri Agus: Pengusaha Industri Jadi Bingung dan Takut Bangkrut

Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.

Baca Selengkapnya
Transaksi Perdagangan Nasional Defisit, Masa Depan Rupiah Diprediksi Suram
Transaksi Perdagangan Nasional Defisit, Masa Depan Rupiah Diprediksi Suram

Transaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit secara terus-menerus dalam dua kuartal terakhir.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Thrifting Kembali Diawasi, Khawatir Kondisi Ini Terulang
Pemerintah Minta Thrifting Kembali Diawasi, Khawatir Kondisi Ini Terulang

Karena ada selisih data, membuat kondisi yang mengancam bagi industri tekstil dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan Bantah Industri Tekstil Gulung Tikar Akibat Aturan Impor Kemendag
Zulkifli Hasan Bantah Industri Tekstil Gulung Tikar Akibat Aturan Impor Kemendag

Zulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.

Baca Selengkapnya
Kemendag dan Kemenperin Sinergi Perkuat Industri Nasional
Kemendag dan Kemenperin Sinergi Perkuat Industri Nasional

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor

Baca Selengkapnya
Kadin Tak Ingin Industri Tekstil Makin Lemah Akibat Ulah Oknum Asal Impor
Kadin Tak Ingin Industri Tekstil Makin Lemah Akibat Ulah Oknum Asal Impor

Masuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Indonesia Dibanjiri Produk Tekstil Impor Hingga Berujung PHK, Ternyata Ini Penyebabnya
Indonesia Dibanjiri Produk Tekstil Impor Hingga Berujung PHK, Ternyata Ini Penyebabnya

Lonjakan impor pada Mei 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan produsen dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas Tak akan Revisi Aturan yang Dituding Jadi Penyebab Maraknya Produk Impor di Indonesia
Mendag Zulhas Tak akan Revisi Aturan yang Dituding Jadi Penyebab Maraknya Produk Impor di Indonesia

Permendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar

Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya