Merdeka.com - Komisi VII DPR RI meminta usulan BPH Migas mempunyai Bagian Anggaran (BA) tersendiri agar segera dapat direalisasikan.

Hal ini disampaikan saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, (19/1).

Dalam rapat kerja tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan isu penyediaan dan penyaluran BBM dan Gas Bumi, penting dan strategis karena menjadi tuntutan pertumbuhan dan pembangunan untuk setiap daerah. Menurutnya, pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam penyediaan dan pendistribusian BBM adalah kunci untuk terjaminnya energi berkeadilan sesuai tagline Kementerian ESDM.

"Kami menyoroti tugas BPH Migas yang mengemban tugas dalam pengaturan dan pengawasan perlu mendapat dukungan juga dari Kementerian ESDM supaya bekerja lebih optimal, salah satunya adalah kemandirian dalam pengelolaan anggaran dimana pemanfaatan iuran Badan Usaha lebih dapat dipertanggungjawabakan, tentunya untuk kemajuan industri hilir migas," tegas Andi Yuliani Paris.

Lebih lanjut Andi Yuliani Paris menyampaikan sesuai kesimpulan Rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 25 Juni 2020 pada angka 5 disebutkan bahwa Komisi VII DPR Rl mendukung BPH Migas untuk memiliki Bagian Anggaran (BA) tersendiri sepanjang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

"Artinya semua yang sudah disepakati di Komisi ada kesimpulannya, tidak sekedar ditulis, ditindaklanjuti," tegas Andi Yuliani Paris.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI H. Alex Noerdin terkait usulan BPH Migas mempunyai bagian anggaran tersendiri agar segera ditindaklanjuti. "Terakhir tadi juga disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani Paris soal BPH Migas kesepakatan kita disini 25 Juni 2020 point 5 BPH Migas kiranya diberikan anggaran tersendiri, itu kesepakatan bersama dan tolong ditindaklanjuti" Tegas H. Alex Noerdin.

Dukungan Komisi VII DPR RI atas usulan BPH Migas mempunyai Bagian Anggaran tersendiri dituangkan kembali dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri ESDM (19/1) yaitu pada angka 8 disebutkan "Komisi VII DPR Rl mendesak Menteri ESDM Rl untuk segera menindaklanjuti keputusan Raker tanggal 25 Juni 2020 perihal anggaran Bagian Anggaran tersendiri BPH Migas.