Kontribusi RI dalam Global Value Chain masih kalah dari Malaysia

Merdeka.com - World Trade Organization (WTO) tahun 2017 mencatat kontribusi Indonesia dalam dalam rantai nilai global (Global Value Chain) masih tergolong rendah. Di mana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5, di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar 48,5.

Malaysia merupakan negara yang memiliki kontribusi sangat tinggi mencapai 60,8. Begitu juga dengan Thailand sebesar 54,3 dan China sebesar 47,7. Indeks kontribusi ini mengindikasikan keterlibatan suatu negara dalam produksi sebuah barang yang melibatkan banyak negara saat produksi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta Indonesia harus mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah ini demi meningkatkan potensi ekonomi Tanah Air dalam rantai nilai global yang menjadi tren saat ini.

"Ini sudah menjadi kecenderungan global. Indonesia harus terlibat aktif dalam proses rantai nilai tersebut," ujar Arif dalam keterangannya yang dikutip merdeka.com, Minggu (19/11).

Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Indonesia, keuntungan yang dapat diperoleh sangat besar. Indonesia bukan hanya negara yang menyediakan pasar bagi produk global, namun Indonesia justru terlibat dalam proses produksi.

Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah ekspornya lantaran memberikan kontribusi pada rantai nilai global. Dengan demikian, kesempatan membuka lapangan kerja juga semakin lebar.

"Proses global itu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia," tegas Arif.

Data WTO menyebutkan, kontribusi Indonesia pada Global Value Chain terutama dikontribusikan oleh industri pertambangan, perdagangan wholesale dan ritel, serta pertanian. Tiga negara utama yang memanfaatkan input barang dari Indonesia tersebut adalah China, Korea Selatan dan Malaysia.

Arif mengingatkan, salah satu tantangan penting terkait keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur publik. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik.

Bank Dunia mencatat, indeks infrastruktur Indonesia pada 2016 masih tergolong rendah, yaitu di posisi 2,65. Dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki indeks 3,45, Indonesia masih tertinggal di sektor infrastruktur. Bahkan indeks infrastruktur Vietnam sudah mencapai 2,70.

Untuk itulah, dia menekankan perlunya perbaikan pada kualitas infrastruktur untuk menekan biaya input produksi serta meningkatkan efisiensi. Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur secara masif pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, dia mengharapkan kebijakan tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.

"Dengan demikian akan tercipta tingkat kesejahteraan warga yang lebih baik," tegasnya.