Lebaran, Menteri Rini harap konflik dengan Komisi VI DPR mereda

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap agar momen Lebaran ini membuat konflik antara dirinya dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa sedikit mencair.

Seperti diketahui, sejak akhir tahun 2015, Menteri Rini dilarang menghadiri rapat kerja (raker) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk dengan mitra kerjanya di Komisi VI DPR. Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.

Salah satu butir hasil Pansus itu adalah merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR. Sejak saat itu, Rini tak lagi datang ke DPR. Untuk rapat kerja bidang BUMN, Rini diwakilkan Menteri Keuangan.

"Semoga kita bisa saling memaafkan. BUMN kan mitra, harapan komunikasi tetap baik," kata Rini di rumahnya, Jakarta, Minggu (25/6).

Meski tidak diizinkan datang ke Komisi VI DPR, Rini mengaku komunikasi antara kedua belah pihak masih berjalan dengan baik. "Alhamdulillah biar pun saya tidak bisa ke Komisi VI, tapi hubungan komunikasi berjalan lancar. Itu saya ikuti terus dan Alhamdulillah lancar," imbuhnya.

Selain itu, momen Lebaran ini juga diharapkan bisa meningkatkan kebersamaan antara direksi BUMN bisa semakin erat.

"Saya betul-betul ingin kita itu satu keluarga bahwa BUMN dan direksi satu keluarga. Dengan demikian kalau kita bisa meningkatkan kekeluargaan, kita bisa saling mendukung dan akhirnya memberikan yang terbaik kepada masyarakat," pungkas Rini.