Marak Penipuan Minta Kode OTP, Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Masyarakat

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengimbau agar pemerintah meningkatkan edukasi ke masyarakat mengenai kode One Time Password (OTP). Mengingat, penipuan dengan modus meminta kode OTP makin marak di Indonesia.

"Pentingnya peran pemerintah menurut saya, dia tidak boleh lagi hanya prosedural, sosialisasi, sifatnya yang bikin aturan sosialisasi sudah harus betul-betul menciptakan suatu medium format literasi yang inheren, dengan kebutuhan masyarakat," kata Yustinus dalam ajang Ipsos Marketing Summit 2020: Indonesia The Next Cashless Society, Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Rabu (15/1).

Kode OTP adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari 6 digit karakter atau angka unik dan rahasia. Kode ini umumnya dikirim melalui SMS atau e-mail oleh pihak bank, aplikasi, atau operator terkait, dan digunakan sebagai bentuk keamanan dalam mengonfirmasi login atau transaksi yang dilakukan secara online.

Dengan demikian, kode OTP bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, baik keluarga, kerabat dekat, bahkan pihak pengirim kode apalagi yang mengaku sebagai karyawan/perwakilan dari perusahaan yang mengirimkan kode OTP tersebut.

Sehingga, jika Anda memberikan kode OTP kepada orang lain, maka orang tersebut bisa mengakses akun Anda, termasuk mengambil saldo yang ada di akun tersebut. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengerti pentingnya merahasiakan kode OTP tersebut.

"Saya juga pernah mengalami seperti itu kan. Pesan taksi online di telepon dimintai OTP. Karena kita merasa betul yang menelpon ini yang saya pesan, saya memberikan. Ternyata salah, jelas-jelas sebelumnya ada peringatan tidak boleh memberikan itu kepada siapa pun," ungkapnya.

Dibutuhkan Konsistensi

Dia mengimbau, edukasi bisa dimulai di lingkungan pemerintahan, sehingga akan lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat luas. "Nah saya di sini melihat dari sisi otoritas itu penting, literasi kepada otoritas juga," jelasnya.

Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan mengatakan, kasus penipuan dengan meminta kode OTP tidak hanya terjadi pada dompet digital saja, melainkan juga e-banking.

"Jadi sebenarnya bagi saya bukan instrumennya yang masalah. Literasinya yang harus ditingkatkan. Dengan semakin tinggi edukasi semakin bagus, dan satu hal yang saya mau tekan kan sebenarnya di negara ini yang penting itu konsistensi," jelas Soeprapto.

Dengan demikian, pemerintah diminta untuk melakukan edukasi secara terus menerus, hingga masyarakat bisa semakin waspada mengenai modus-modus penipuan.

"Saya rasa masyarakat juga akan makin pintar, buktinya contohnya yang paling kasat mata adalah kasus uang palsu, saya sangat apresiasi Bank Indonesia yang terus memberikan literasi cara mengecek uang palsu, dan membuat orang tuh jadi aware," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com