Menaker Hanif Ingin Tambah Dua Program di BPJS Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengusulkan penambahan dua program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dua program yang dia maksud, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).
Namun, dia menegaskan bahwa usulan tersebut masih berupa wacana. Dia mengharapkan wacana ini mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat.
"Saya usulkan, saya wacanakan, sekali lagu ini sifatnya masih wacana, dua program lagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi atau JPS," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
-
Kenapa Kemnaker sosialisasikan program jaminan sosial? 'Melalui program jaminan sosial tersebut, pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja,' kata Ida Fauziyah di Makau, Kamis (9/5/2024) waktu setempat.
-
Apa saja manfaat jaminan sosial Kemnaker? Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2024 terdapat 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya meningkat, dengan iuran atau premi yang harus dibayarkan masih tetap.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa manfaat baru yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan? Hadirnya kanal baru ini tentunya menjadi angin segar bagi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan karena proses konfirmasi JP berkala yang dilakukan setiap 3 bulan dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan lebih cepat dan mudah, tanpa harus ke kantor cabang.
-
Kenapa program 'Kanggo Riko' dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan? 'Mulai tahun ini selain kita berikan alat usaha untuk penguatan ekonominya, kita juga lengkapi dengan BPJS ketenagakerjaan. Semoga usaha ibu-ibu semakin berkembang. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ,' tambah Ipuk.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dia mengatakan, wacana penambahan dua program tersebut untuk melengkapi program jaminan sosial yang sudah ada saat ini. "Selama ini jaminan sosial ada 5, Jaminan Kesehatan dikelola BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiunan, 4 program di kelola BPJS Ketenagakerjaan," urai dia.
"Ini hemat saya penting untuk memastikan agar di tengah perubahan pasar kerja yang fleksibel ini tenaga kerja kita tetap terlindungi," imbuhnya.
Karena usulan ini masih berupa wacana, maka dia pun belum bisa memastikan kapan usulan tersebut akan disampaikan. Pun mekanisme pembayaran yang berkaitan dengan dua program jaminan tersebut.
"(Tahun ini?) Enggak, ini baru wacana. Saya lagi minta BPJS dikaji dulu. (Yang bayar) Belum, masih wacana, silakan publik mendiskusikan itu apakah dipungut kedua belah pihak, besarnya berapa dan segala macam. Ya makanya dikaji dulu sehingga realistik, dipenuhi semua pihak," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut daftar beban potongan gaji yang membuat nasib pekerja di Indonesia semakin sengsara.
Baca SelengkapnyaProgram Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaPendamping Ganjar Pranowo ini mengungkapkan 21 program yang akan dijalankan jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPelayanannya akan diperbaiki dan ditambah supaya lebih cepat.
Baca SelengkapnyaDua aspek bansos yang akan diubah, yaitu berkaitan dengan jumlah dan penerima bansos.
Baca SelengkapnyaOgi menyebut saat ini, manfaat pensiun yang diterima sangat kecil, sekitar 10-15 persen dari penghasilan terakhir.
Baca SelengkapnyaInklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaUji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyambut baik hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDua program tersebut sudah ada di era masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBSI kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional.
Baca Selengkapnya