Menko Darmin beberkan hasil terkini program penertiban impor beresiko tinggi

Merdeka.com - Sejak 12 Juli 2017 pemerintah berkomitmen untuk menertibkan praktik impor berisiko tinggi atau importir borongan. Sebab, importir borongan dianggap dapat mengganggu penerimaan negara serta menyebabkan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tata niaga.

Penertiban itu disepakati juga oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK, dan Kantor Staf Presiden.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) ini telah menunjukkan berbagai capaian positif. Dari berbagai capaian positif yang telah dicapai, beberapa di antaranya berupa kenaikan basis pajak, bea masuk, dan pajak impor yang cukup signifikan.

"Secara rata-rata, tax base mengalami peningkatan sebesar 39,4 persen per dokumen impor dan pembayaran pajak impor yang terdiri dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor meningkat sebesar 49,8 persen per dokumen impor," kata Menko Darmin dalam konferensi pers Relaksasi Peraturan Perijinan Impor oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/12).

Industri dalam negeri turut mengalami peningkatan volume produksi dan penjualan, terutama dari tekstil dan produk tekstil yang berkisar antara 25 hingga 30 persen, serta elektronik dan komoditi lainnya.

"Capaian positif lainnya adalah adanya minat investor untuk menanamkan modal guna perluasan kapasitas produksi atau membuat pabrik baru di Indonesia," ungkapnya.

Di tengah rangkaian capaian positif tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang salah satunya mencakup Industri Kecil Menengah (IKM), melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek.