Follow
Menko Darmin Nilai Kebijakan Uni Eropa Tekan Penggunaan Kelapa Sawit Lucu & Aneh
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak habis pikir dengan upaya Uni Eropa melarang masuknya produk kelapa sawit dan menggantinya dengan grapeseed oil dan minyak biji bunga matahari.
Menurut dia, jika melihat produktivitas maka kelapa sawit jauh lebih produktif. Karena itu, jika Uni Eropa mendorong grapeseed oil dan minyak biji bunga matahari, maka lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih besar.
"Produktivitasnya minyak yang dihasilkan CPO 6-12 kali yang dihasilkan setiap hektare grapeseed oil atau minyak bunga matahari dihitung seperti apapun itu kalah," kata dia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).
-
Kenapa Wamentan mendorong inovasi dan hilirisasi kelapa? “Kalau masalah harga ini kan fluktuatif, artinya bisa disebabkan juga oleh pergerakan harga internasional. Tapi kita bisa melakukan kiat-kiat efisiensi soal tanam atau meningkatkan produksi dan hilirisasi agar lebih sustainable sehingga produk-produk kelapa ini bukan hanya sekedar di hulu saja tapi bisa kita jadikan produk hilir,“ ujar Wamentan.
-
Bagaimana kelapa sawit menjadi komoditas ekspor? Pada 1919, komoditas kelapa sawit telah diekspor melalui perkebunan yang berada di pesisir Timur Sumatra.
-
Bagaimana Kementan mendorong ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres
-
Siapa yang membawa kelapa sawit ke Indonesia? Tanaman ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Nusantara.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Kenapa Dharma Satya Nusantara ekspansi ke kelapa sawit? Pada tahun 1996 secara resmi perusahaan ini memulai ekspansi bisnis kelapa sawit hingga saat ini lahan perkebunan yang dikelola seluas 112.900 hektar, dengan luas area dewasa sebesar 104.400 hektar.
Dia menjelaskan, dalam konteks rencana jangka panjang, maka kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap Eropa sendiri.
"Ironinya, kalau CPO ditutup ke Eropa dengan kenaikan konsumsi, baik makanan minuman maupun konsumsi untuk biofuel, tanah Eropa tidak akan sanggup menghasilkan kebutuhan mereka," lanjut dia.
Karena itu, dia menilai kebijakan Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan kelapa sawit sebagai jalan buntu.
"Jadi lucu sebenarnya kalau kita lihat 20 tahun ke depan. Jadi aneh sekali, kok jalan buntu ini yang dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Baca Selengkapnya
Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Indonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca Selengkapnya
Ketidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ekspor komoditas sawit ke Uni Eropa menurun menjadi 4,9 ton di 2020. Kemudian penurunan ekspor sawit terus terjadi di tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 di New Delhi, India.
Baca Selengkapnya
Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.
Baca Selengkapnya
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnya
Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca Selengkapnya