Menko Darmin soal polemik beras: Kalau tidak ada impor repot

Merdeka.com - Silang pendapat antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan tengah memanas. Saat ini Bulog mengaku gudang penyimpanan beras telah penuh dan terpaksa menyewa gudang milik TNI AU.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penuhnya gudang milik Bulog tersebut lantaran adanya beras impor yang masuk. Oleh karenanya dia menilai itu sesuatu yang wajar.

"Nah sehingga menurut saya ini tak perlu gaduh. Begini, gudang penuh karena impornya 1,4 (juta ton) kalau tidak ada impor repot," sebut Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/9).

Menko Darmin meminta agar persoalan itu tidak larut dan berkepanjangan. Sebab, pemerintah sendiri memang telah memberikan izin impor kepada Perum Bulog.

"Saya agak heran juga yang diributkan impor dihubungkan dengan gudang yang penuh. Itu penuh karena impor," tegas Menko Darmin.

Sebelumnya, tingginya pasokan beras dalam negeri karena beras impor terus masuk ke Gudang Bulog dan penyerapan beras di pasar sangat minim. Namun demikian, Kemendag yang memberi izin impor beras menyebut tidak mau mengurus soal gudang penyimpanan beras ini.

"(Solusinya pak?) Tak tahu saya bukan urusan kita. Urusan Bulog," kata Mendag Enggar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9).

Namun, pernyataan Mendag tersebut dijawab oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Bahkan Buwas mengaku bingung karena tidak ada lagi tempat penyimpanan. Padahal, impor beras adalah tugas dari pemerintah. Dia heran pada Kemendag yang seolah lepas tangan.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," katanya.

Budi Waseso berharap, Kemendag sebagai bagian dari pemerintah bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan menyamakan pendapat. "Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.